PURWOREJO, Pelita.co,- Terkait berita 6 perangkat desa Guntur yang mengundurkan diri, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akhirnya menanggapi dan mengirimkan utusan dari Biro Infrastruktur dan Sumberdaya (Infrasda) untuk menelusuri isu penarikan 5 persen dari hasil Uang Ganti Rugi PSN Bendung Bener.
Kasubag Biro Infrasda Sekda Provinsi Jawa Tengah Agung Muhamad pribadi menjelaskan, kedatangan ke Purworejo dalam rangka menindaklanjuti perintah Gubernur terkait dugaan penarikan dana kepada masyarakat yang terdampak PSN Bendung Bener.
“Selain itu, kami juga menyampaikan bahwa di pemerintahan provinsi juga ada bidang hukum yang nanti apabila dibutuhkan masyarakat bisa mendampingi secara gratis, jelas Agung di Aula Kecamatan Bener, Jumat ( 7 /1/22).
Sementara Kasi Pemerintahan Desa Guntur, Tumin, mengungkapkan, dugaan penarikan 5 persen tersebut sama sekali tidak ada yang masuk ke desa namun ia mendengar kabar bahwa penarikan tersebut masuk ke Paguyuban.
“Untuk 5 persen itu pemilik lahan dan Advokad. Desa tidak ikut dan tidak menerima. Kalau tidak percaya boleh dicek,” ucapnya.
Dari 13 Dusun yang ada di Desa Guntur taranya, tidak semua dusun terkena penarikan 5 persen, salah satu contohnya adalah Dusun Sibatur. Pihaknya menambahkan penarikan tersebut yang tahu persis adalah ketua paguyuban yang mengakomodir hal tersebut.
“Yang tahu semua paguyuban karena yang menghimpun masalah bagaimana caranya supaya harga tanah naik, saya tidak tahu persis tapi ada untuk biaya itu tapi tidak tahu jumlahnya,” katanya.
Sedangkan Kepala Desa Guntur Nurkolib mengatakan, terkait penarikan 5 persen tersebut desa tidak tahu menahu. Dan tidak ada sedikitpun yang masuk ke kas desa.
“Desa tidak tahu mengenai penarikan 5 persen, karena tidak ada putusan dari desa untuk pemotongan dari uang ganti tersebut,”pungkasnya.
