Beranda News

Libur Lebaran, Sekjen Kemenkumham: Cegah Deteni dan Warga Binaan Pemasyarakatan Kabur

JAKARTA, Pelita.co, –Pemerintah telah resmi mengumumkan libur dan cuti bersama 1443 H yaitu mulai 29 April hingga 6 Mei 2022.
Total, masyarakat bisa menikmati libur selama sepuluh hari.

Menghadapi liburan tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan (Kemenkumham) Andap Budhi Revianto mengingatkan jajarannya agar tidak abai terhadap tugas dan kewajibannya selama masa libur agar publik tidak terbengkalai.

“Saya perintahkan seluruh jajaran Kemenkumham jangan sampai abai dalam masa libur dan cuti bersama selama lebaran ini. Ingat, ada kewajiban pelayanan publik yang tetap harus dilaksanakan dalam masa-masa tersebut,” papar Andap dalam arahannnya ke jajaran kantor wilayah (Kanwil) DKI dan Kanwil se-Kalimantan.

Tidak semua pegawai di bawah Menteri Yasonna Laoly ini bisa menikmati libur penuh selama masa cuti bersama dan liburan Idul Fitri. Petugas di beberapa unit pelaksana teknis (UPT) seperti tahanan (rutan), lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah detensi imigrasi (rudenim) termasuk yang harus tetap bertugas di masa liburan.

Baca juga :  Sukses Laksanakan Goes to School 2024, JTE POLMED : Kami Siap Mencetak Generasi Berprestasi

Kepada mereka, Andap mengingatkan agar tetap terus waspada meningkatkan pengawasan dan tidak abai. Hal ini agar tidak ada deteni atau tahanan yang kabur memanfaatkan kelengahan petugas.

“Jangan sampai ada deteni, warga binaan, atau tahanan yang kabur karena memanfaatkan kelengahan petugas jaga. Para pimpinan harus pantau lokasi persiapan pengamanan di UPT,” pesan Sekjen, Rabu (13/4/2022).

Selama libur dan cuti bersama, Andap juga minta agar seluruh jajaran memperhatikan pengamanan. Pengamanan yang dimaksud mencakup aspek pengamanan kantor, tugas dan kewajiban, pengamanan pribadi pegawai, sarana dan prasarana, hingga pengamanan informasi.

“Pengamanan pribadi pegawai seperti menjaga diri dari kecelakaan , infeksi Covid-19, hingga mitigasi diri dari kejahatan selama meninggalkan tempat tinggal. Kejahatan ada macam-macam, ada kejahatan rumah kosong,” kata Andap lagi.

“Jangan lupa, tetap disiplin menerapkan prokes meskipun sudah 2 kali atau bahkan boster. Tingkat penularan Covid-19 di Kementerian kita sudah menurun jauh. Jangan sampai setelah libur lebaran, justru yang terinfeksi meningkat lagi,” imbuhnya lagi.

Baca juga :  Hari Pertama Usai Libur Lebaran, Mendagri Pimpin Rapat Evaluasi Kinerja Kemendagri 2023

Andap juga meminta pegawai melakukan pengamaan bagi sarana dan prasarana dengan cara mencegah akibat korslet selama libur lebaran. Bagi daerah kantor atau rumah rawan banjir, barang-barang harap diletakkan pada tempat yang aman.

Dalam lingkungan kerja, pengamanan dilakukan dengan antisipasi berbagai kejadian darurat atau tidak terduga khususnya di UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi.

“Saat libur dan cuti bersama, tingkatkan kewaspadaan dan piket jaga. Kenapa? Karena pada masa tersebut akan banyak pengunjung datang. Hati-hati, jangan lengah. Periksa ketat semua baarang bawaan untuk mencegah penyelundupan barang terlarang,” pungkasnya.

Pengarahan Andap dalam rangka persiapan tugas menjelang dan pasca libur hari raya dilakukan secara di Kanwil DKI Jakarta. Sementara itu jajaran Kemenkumham di Kalimantan mengikuti secara .

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah A Yuspahruddin mengingatkan jajarannya untuk meningkatkan pengawasan selama libur dan cuti bersama. Salah satu caranya ialah dengan memitigasi risiko.

Baca juga :  Sekjen Kemendagri Buka Pertemuan Nasional Pejabat Kehumasan Tahun 2019

Lebih dalam ia mengungkapkan bahwa dalam memitigasi risiko dapat ditelaah mulai dari kondisi lingkungan, warga binaan pemasyarakatan (WBP), pegawai, hingga sinergi UPT dengan Forkopimda dan wartawan.

“Seluruh Kepala UPT memitigasi resiko yang mungkin terjadi, dan segera mencegah sebelum masalahnya muncul, waspada terhadap segala kemungkinan. Jangan sampai kita dua kali jatuh di lubang yang sama,” tegas Yuspahruddin.

Kakanwil juga mengkaji potensi persoalan-persoalan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan tugas sebagai bagian dari mitigasi risiko. Singkatnya, Kakanwil meminta seluruh jajarannya untuk tidak menyumbangkan permasalahan bagi Kemenkumham serta bekerja secara professional untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat luas.