MUSI RAWAS, Pelita.co – Dugaan keberpihakan oknum anggota panitia pemungutan suara (PPS) desa remayu kecamatan tuah negeri kabupaten musi rawas, sumatera selatan terhadap calon Petahana H2G terkuak.
Terbukti, hasil kajian Bawaslu musi rawas menyimpulkan bahwa oknum anggota PPS berinisial IP terbukti melanggar kode etik.
“Informasi yang kami peroleh dari salah satu staff Bawaslu musi rawas yang menangani laporan dan temuan, bahwa kajian internal Bawaslu musi rawas terkait hal ini sudah selesai. Dan Bawaslu musi rawas telah mengeluarkan hasil rekomendasi dan telah disampaikan ke KPU musi rawas. Kesimpulan kajian Bawaslu adalah yang bersangkutan terbukti melanggar kode etik dan perilaku penyelenggara pemilu,” ujar M. Hidayat SH MH, tim advokasi pemenangan Hj Ratna Mahmud Amin – Hj Suwarti, Sabtu (26/9/2020).
Sementara Abu Bakar SH MHum, yang juga anggota Tim Advokasi menambahkan, pihaknya meminta KPU Musi Rawas agar tegak lurus terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila hasil kajian Bawaslu Musi Rawas telah menyatakan terbukti melanggar kode etik, maka oknum anggota PPS itu harus segera diberhentikan.
“Dari video yang kami lihat, memang yang bersangkutan hadir dalam sebuah pertemuan di salah satu rumah warga di Desa Remayu, dengan atribut topi H2G, pertemuan itu dihadiri oleh beberapa orang dengan atribut yang sama, dan terlihat seseorang berbicara, sementara oknum anggota PPS itu hadir ditengah-tengah pertemuan itu,” ujar Abu Bakar, SH. MHum.
Hal senada juga disampaikan oleh Gurmani SH MHum, adanya video itu menjelaskan oknum anggota PPS tersebut berpihak kepada calon tertentu.
“Dia tidak mandiri atau tidak netral, cendrung berpihak kepada salah satu calon. KPU musi rawas harus berani mengambil langkah tegas, untuk mengembalikan marwah penyelenggara pemilu,” tandasnya.
Tidak jauh berbeda, Lukman Hakim SH, anggota tim advokasi juga menegaskan, haram hukumnya penyelenggara pemilu berpihak kepada salah satu calon.
“Tidak ada pilihan lain bagi KPU musi rawas, selain memecat oknum anggota PPS. Ini berbahaya bagi kemandirian KPU. Kita harus tegas tegas saja, kalau mau jadi tim pemenangan, ya jadi tim pemenangan, kalau mau jadi penyelenggara pemilu ya tidak boleh jadi tim relawan ataupun tim pemenangan.
Kami minta KPU musi rawas pecat oknum anggota PPS itu,” tegasnya.
Apalagi, lanjut dia, Panwascam Tuah Negeri juga telah mengeluarkan rekomendasi temuan, dari temuan itu Panwascam Tuah Negeri menegaskan bahwa oknum anggota PPS Desa Remayu IP adalah tim relawan H2G.
