Beranda News

Orangtua Calon Praja IPDN, Persoalkan Sistem Seleksi Penerimaan Tahun Ajaran 2019

, Pelita.co –  Orangtua calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri () , Badia Sinaga (42) mempersoalkan sistem seleksi penerimaan di , yang diduga terdapat unsur kecurangan oleh oknum panitia.

“Ada hal yang terindikasi ada kecurangan dalam tahapan pengumuman. Diantaranya tinggi badan, yang mengada-ada dan tidak masuk warning,” tegasnya.

Badia juga menjelasakan 3 hal yang menjadi dasar upaya kecurangan yang dilakukan yang diketahui pasca adanya pengumuman pada Sabtu (31/8/2019) lalu.

“Tinggi badan anak saya di daerah (Banten) 162 cm, ketika di pengumaman terakhir menjadi 158 cm.  Saya minta ukur ulang ke panitia, mereka tidak mau dengan alasan sudah rapat . Kalau saya tahu tingginya 158 gak mungkin saya dorong ke sana,”ungkapnya.

“Munculnya penyakit bronkitis yang dalam beberapa medical chek up tidak muncul di daerah. Ketiga, anak tidak diberi warning, artinya waspada padahal ada 6 di Banten yang diberi waring, 2 wanita 4 laki-laki. Kenapa anak saya tidak?,” imbuhnya.

Baca juga :  Balai Rehabilitasi Adhyaksa Kejaksaan Purworejo di RSUD Dr Tjitrowardojo Diresmikan

Menurut Badia, jadwal pemberian warning diberikan pada Jum’at (30/8/2019), namun anaknya tidak diberikan warning tersebut. Sehingga tiba-tiba sehari kemudian pada saat pengumuman anaknya yang merupakan utusan Kota Cilegon dinyatakan gagal.

“Kuota ada 32, sedangkan peserta yang dikirim hasil seleksi di daerah sebanyak 35. Dua utusan dari Kota Cilegon dinyatakan gagal semua, sedangkan yang bukan anak saya dapat warning itu,” jelasnya.

Untuk itu, Badia berupaya menemui perwakilan rektor 3 IPDN, Hyronimus Rowa untuk mempertanyakan tiga kejanggalan yang diterima anaknya tersebut.

“Tapi rektor 3 hanya mengatakan itu kewenangan tim seleksi. Namun ia berjanji akan mempertemukan saya dengan tim seleksi, tapi dia kabur. Kan gak jelas, masa pendidik calon pejabat pemerintahan macam itu,” tegasnya.

Badia berharap ada penjelasan secara resmi dari pihak IPDN Jatinangor, soal kejanggalan hasil pengumaman yang membuat angkanya dinyatakan gagal.

Baca juga :  Larang Tindakan Kekerasan di IPDN, Mendagri Minta Praja Lebih Disiplin

“Saya hanya butuh penjelasan, ukur ulang tinggi badan anak saya dengan 32 perwakilan Banten lainnya, termasuk kenapa anak saya gak dapat warning, dan benar tidaknya penyakit bronkitis itu. Saya tahu anak saya berprestasi, tapi kalau gagal karena sistem yang gak jelas ini akan saya ungkap,” tandasnya.(rls)