Beranda Bisnis

Keberpihakan pada Pasar Tradisional

Oleh Zulfata Kepala Kajian Strategis DPP APPSI. (Dok.Ist)

OPINI, Pelita.co – “Timbage tuku mobil, nggombangun pasar wae (Ketimbang untuk beli mobil, lebih baik buat membangun pasar). Gibran Rakabuming Raka Langkah Gibran yang mengambil sikap siap untuk disanksi karena mengahapus pengadaan mobil dinas untuk wali kota dan wakil wali kota, patut dijadikan sebagai sudut pandang pembangunan daerah di seluruh tanah air. Gibran menghapus anggaran tersebut untuk membangun sejumlah pasar yang keadaannya telah uzur. Pasar tersebut di antaranya adalah Pasar Jongke dan Pasar Kabangan. Tujuan utama Gibran adalah untuk mempercepat pemulihan ekonomi kerakyatan pasaca diamuk covid-19.

Keberadaan pasar tradisional yang layak, nyaman serta kondusif sangat mempengaruhi pendapatan rakyat kelas menengah ke bawah. Dalam konteks ini, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) berkeyakinan bahwa pasar tradisional adalah ujung tombak pembangunan ekonomi nasional berbasis kerakyatan. Pada keyakinan ini pula Ketua Umum APPSI, Sudaryono saat ini terus bergerilya dari pasar ke pasar di seluruh tanah air dalam rangka meyakinkan semua pihak agar menjadikan pasar tradisional sebagai pusat pembangunan ekonomi.

Dalam beberapa kajian yang telah kita lakukan, Sudaryono memiliki pemahaman bahwa dengan ramianya aktivitas produktif di pasar tradisional, maka bukan saja pedagang pasar yang dapat melentingkan ekonominya, tetapi juga terjadi daya lenting ekonomi pada lintas petani, nelayan, UMKN, hingga perajin. Kesadaran pembangunan ekonomi berbasis pasar tradisional ini harus diperkuat sehingga menjadi keinginan bersama, kekuatan publik menuju kedaulatan ekonomi kerakyatan secara sinergis dan berkelanjutan.

Baca juga :  Bupati Resmikan Ciblon Park Bener Expo 2024

Mencermati iklim perekonomian nasional dan daerah saat ini sungguh memprihatinkan. Mulai dari banyangan inflasi yang menghantui Indonesia, hingga potensi kenaikan komoditas, barang dan jasa bagi pedagang pasar dan masayarakat menengah ke bawah. Kini, beberapa komoditas terus diproyeksikan akan naik, terlebih dalam menyambut bulan suci Ramadhan. Mulai dari beras, gula hingga kedelai. Di sisi hulu pun sedemikian, keadaan petani dan nelayan jarang mendapat kepastian harga setelah masa panen. Selanjutnya gaya hidup generasi muda yang enggan menjadi petani atau nelayan pun semakin menyusut.

Relasi antara hulu dan hilir serta sistem ekonomi pasar saat ini secara tidak langsung memberikan informasi bahwa negara Indonesia harus segera mungkin dapat menciptakan ekosistem pasar yang kondusif, sehingga masyarakat akar rumput tidak selalu menjadi korban kebijakan fiskal, moneter hingga politis, atau tumbal praktek ekonomi liberal yang berakhir pada keabadian kemiskinan rakyat.

Baca juga :  Kedai Bandar Durian Citra Raya, Tawarkan Rasa Yang Berbeda dan Harga Terjangkau

Terlepas dari intrik politik suka atau tidak, apa yang dilakukan oleh Gibran dalam menggeser anggaran, dari pengaadaan mobil dinas ke pembanguan pasar tradisional patut dicontoh dan dimarakkan. Seluruh pemimpinan daerah mesti memiliki kehendak politik prioritas melakukan revitalisasi pasar yang layak sebagai pasar yang memanusiakan manusia. Terlebih masih adanya pasar tradisional di Indonesia yang belum mendapat dukungan penuh dari masing-masing pemerintah daerah. Sehingga aktivitas ekonomi rakyat di pasar tradisional masih jalan sendiri-sendiri tanpa perhatian lebih dari tangan pemerintah daerah.

Saat ini memang di beberapa kota besar telah ada pasar tradisional yang patut menjadi contoh bagi pembangunan pasar tradisonal lainnya di tanah air. Semua ini dapat terjadi sebagai akibat adanya campur tangan dari pemerintah daerah dalam melakukan intervensi pembangunan, terutama dari sisi insfrastruktur. Tidak terhenti di situ, berbagai komuditas barang dan jasa yang identik dengan pasar tradisional harus terus didorong aktif, mulai dari mengajak masyarkat ramai dan senang berbelanja ke pasar tradisional hingga spirit selalu membela pasar tradisional. Semua itu tidak bisa lepas dari perhatian pemerintah daerah dalam menciptakan postur politik pembangunan yang berpihak pada pasar tradisional.

Baca juga :  Urgensi Revitalisasi Pendidikan Nasional Sebagai Kunci Utama untuk Menghadapi Bonus Demografi 2030

Disadari atau tidak, demokrasi ekonomi atau ekonomi konstituasi, atau ekonomi kerakyatan harus dipandang sebagai kebijakan unggulan di setiap daerah. Publik senantiasa didorong untuk mampu menciptakan budaya yang ramah terhadap pasar tradisional yang kemudian dapat mempengaruhi sikap dan kebijakan politik pemimpinnya. Untuk sampai ke sana, tentu pasar tradisional harus bebas dari kondisi kumuh, krimitalitas, harga stabil hingga pada pelayanan yang baik.

Masyarakat, pemerintah hingga swasta harus terus didorong untuk mampu memperbarui kolaborasinya tanpa ada kecurigaan praktik monopoli pasar di sana. Persamaan prinsip bahwa dengan membangun pasar tradisional dalam makna yang luas adalah semata-mata untuk mensejahterakan rakyat dari bawah, sehingga semangat ekonomi menetes ke bawah semakin genjar terjadi.

Melalui sikap keberanian dan keberpihakan politik Gibran untuk membangun pasar ini senantiasa dalam waktu dekat kita akan mendengar atau melihat akan ada pemimpin-pemimpin daerah lainnya yang siap selalu berpihak kepentingan pasar tradisional. Tentu juga diharapkan langkah seperti ini tidak saja digunakan sebagai strategi politik dalam mendongkrak popularitas pemimpin, melainkan juga sebagai pembuktian konkret atas kepedulian pemimpin terhadap rakyat kecil, terpinggir dan terpencil.