Jakarta – Islam Nusantara Foundation (INF) menggelar diskusi dengan mengangkat tema strategis model penguatan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan di kantor INF Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/8/2022). Dewan Pembina INF, KH Said Aqil Siroj mengatakan, bahwa diskusi sebagai bentuk keprihatinan melihat kondisi ekonomi maayarakat.
“Ini merupakan kepedulian kita keprihatinan INF, nasib rakyat terutama warga NU yang masih kelapran masih dibawah kemiskinan masih membutuhkan pendampingam afirmasi dam semampu kita harus berbuat apa yang kita,” katanya.
Kiai Said menuturkan ekonomi syariah sangat berat tantangannya, pemerintah diminta serius dan secara totalitas menjalankan ekonomi syariah.
“Ekonomi syariah masih menghadapi tantangan berat, harus ada kepedulian dari pemerintah. Kalau pemerintah masih enggan secara total ekonomi syariah enggak akan jalan. Kalaupun berjalan sangat tersendat-sendat, Ini berat sekali bicara konsep ekonomi syariah. Masalahnya besar, sangat banyak. Harus ada betul-betul kemauan dari pemrintah untuk membesarkan bank syariah,” paparnya
Sementara itu Ketua INF, Helmy Faishal Zaini menjelaskan bahwa INF hadir dengan spirit menjaga moderasi beragama serta merawat pemikiran
“Jadi INF didirikan dengan spirit menjaga moderasi beragama karena tidak terelakan indonesia sebagai negara yang memang bukam disebut negara agama, tapi indonesia yang masyarakatnya beragama. Untuk itu INF hadir untuk senantias merawat tradisi pemikiran serta langkah-langkah keumatan agar kita tetap dalam bingkai pancasila dan NKRI,” ujarnya
Ini merupakan, Lanjut Helmy Faizal, konsensus daripada pendirinya bahwa kita mendirikan negara ini atas dasar keanekaragaman suku, ras dan bangsa, melalui kajian kajian tadi soal ekonomi adanya disparitas kesejenajngan.
Guru Besar Fakultas Peternakan IPB University, Profesor Muladno, mengatakan, bahwa konsep penguatan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan dapat dicapai melalui pemberdayaan potensi lokal dan pembangunan usaha di pedesaan.
“Penguatan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan dapat diwujudkan dalam usaha peternakan, dimana peternak asli dan peternak lokal dapat berkolaborasi membentuk komunitas peternak rakyat,” ukata Profesor Muladno
Muladno mengatakam, bahwa konsep usaha peternakan yang dapat dijalankan oleh komunitas peternak rakyat, yaitu industri penggemukan sapi.
Komunitas peternak rakyat (KPR) harus membentuk korsium bisnis dengan Gapoktan dan Bumdes yang ada di daerahnya dalam penyediaan bahan pakan ternak, pengolahan limbah dan pemasaran produk.
Disisi lain, diperlukan juga peran dari pemernitah kabupaten sebagai fasilitator dan regulator dari konsep bisnis yang dijalankan. Selain itu, peran perguruan tinggi juga dibutuhkan untuk memberikan pendampingan usaha peternakan dalam bentuk edukasi pemeliharaan ternak yang baik dan sebagainya.
“Peran pembisnis dalam lingkaran korsium bisnis ini juga tak kalah penting, karena sebagai off taker dan penggerak perekonomian masyarakat,” katanya.
Disisi lain, Profesor Mochammad Maksum (Dewan Guru Besar UGM), menjelaskan juga bahwa konsep penguatan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan dapat dicapai melalui agroindustrialisasi pangan di Indonesia.
Mochammad Maksum memberikan gambaran bahwa konsep penguatan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan sejalan dengan konsep pemikiran dan tujuan KH. Hasyim Asy’ari dalam mendirikan Nahdatul Ulama (NU), salah satunya melindungi kaum tani, dengan membentuk badan-badan pertanian, perniagaan, serta kolaborasi usaha yang tidak bertentangan dengan syariat islam.
Selain itu, dia juga membeberkan bahwa karakteristik perekonomian di Indonesia masih terjadinya ketimpangan dalam pendistribusian asset, baik pangan atau yang lainnya.
Oleh karena itu, diperlukan langkah besar untuk bagaimana mewujudkan terciptanya agroindustrial sistem dan agrotechopreunership untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan kedaulatan pangan berbasis potensi lokal.
“Untuk mewujudkan agroindustrial sistem dan agrotechopreunership diperlukan pengawasan dari proses input, on farm, processing, sampai dengan market dan service,” ujar Prof. Maksum.
Dia menjelaskan, kedaulatan pangan dan kemandirian ekonomi berbasis kerakyatan bukan menjadi hal mustahil bagi Indonesia, namun perlu peran serta dari semua elemen untuk mewujudkannya. Sehingga tercipta peningkatan taraf hidup masyarakat pedesaan dan ketahanan pangan yang lebih tangguh.
Pada kesempatan ini, Doktor Denni Puspa Purbasari selaku (Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja / Dosen UGM) memberikan penjelasan bahwa pemerintah Indonesia serius dalam menangani masalah ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan melaui program kartu prakerja.
“Kartu Prakerja diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 sebagai program peningkatan kompetensi angkatan kerja. Pada masa pandemi Covid-19, Kartu Prakerja berperan ganda sebagai bantuan sosial masyarakat terdampak pandemic” kata Dr. Denni Puspa Purbasari.
Program kartu prakerja memberikan pelatihan kepada penerima manfaat agar memiliki keterampilan dibidang yang mereka pilih.
Selain itu, manajemen kartu prakerja telah menggandeng mitra kursus pelatihan yang memang sejalan dengan program pemerintah dalam mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis kerakyatan serta kedaulatan pangan.
Dengan adanya program ini, ia berharap mampu meningkatkan peluang kerja bagi tenaga kerja yang sebelumnya belum memiliki keahlian atau sertifikasi dibidang yang dibutuhkan oleh penyedia lapangan pekerjaan, serta memberikan pembekalan bagi penerima manfaat yang ingin membuka usaha secara mandiri.
