JAKARTA,Pelita.co – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D meminta Pemerintah Daerah memperhatikan Lima Program Prioritas Pembangunan Nasional, khususnya terkait poin ke dua, yakni pembangunan infrastruktur dan kaitannya dengan pencegahan bencana alam seperti banjir. Hal itu diungkapkannya saat menjadi Inspektur Upacara di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Kemendagri, Senin (06/01/2020).
“Ada program mengatasi banjir, katakanlah di Jabodetabek dan sekitarnya, ini adalah suatu gambaran bagaimana pentingnya sinkronisasi antara Pusat dan Daerah dari hulu sampai ke hilir. Kita rapat hari Jumat lalu dari situ mulai terlihat ada problem di hulu, ada problem di tengah, ada problem di lowland. Contohnya, yaitu di daerah Puncak Bogor, area untuk menangkap air rata-rata sudah menjadi pemukiman, tanaman-tanaman yang tidak mampu menyerap air, yang tidak memiliki kemampuan menyimpan air laut menjadi air tanah, akibatnya langsung mengalir deras, pasti mencari daerah-daerah rendah. Itu juga yang mengakibatkan banjir di daerah masuk ke jalan-jalan termasuk jalan tol,” kata Mendagri.
Ditambahkannya, kurangnya infrastruktur berupa bendungan dan sistem drainase atau pembuangan massa air secara alami atau buatan juga dinilainya menyumbang penyebab banjir di beberapa wilayah di Jakarta, Tangerang, maupun Bekasi.
“Di daerah tengah tidak tersedia bendungan-bendungan yang cukup untuk menampung dan memecah air dari atas sebelum masuk ke lowland, terutama daerah Ibukota Jakarta, Bekasi, dan Tangerang tidak memilki sistem drainase yang cukup atau sistem untuk menyerap ke bawah ataupun mengalirkan ke laut, ada beberapa waduk yang mengalami pendangkalan, apapun namanya yang penting dilebarkan,” ujarnya.
Tak hanya wilayah Jabodetabek saja, Mendagri juga menghimbau agar seluruh Pemda dan masyarakat bersiap siaga menghadapi curah hujan yang tinggi sesuai perkirakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Pasalnya, hujan dengan intensitas tinggi tersebut juga berpotensi menimbulkan bencana alam, seperti banjir.
“Kalau kita melihat dari BMKG ini (hujan) bisa sampai Bulan Februari – Maret, bukan hanya daerah Jabodetabek yang berpotensi terjadi banjir tapi daerah-daerah lain juga, (seperti) Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, NTT, Kalimantan, Sulawesi, semua punya potensi,” imbuhnya.
Mendagri juga meminta seluruh Pemda memerhatikan anggaran dan membuat strategi pemetaan anggaran terkait penangan maupun pencegahan potensi bencana. Dengan demikian, Mendagri ingin memastikan negara dan pemerintah hadir dalam setiap kebutuhan dan kesulitan masyarakat.
“Buat strategi penanganan banjir di daerah itu harusnya dipetakan daerah potensi banjir, baru hitung biayanya, baru masuk anggaran, diketok jadi anggaran penanganan banjir, berikan kompensasi kepada mereka mulai dari bencana banjir, rumahnya banyak yang rusak, yang sudah selesai tergenang masih banyak lumpur, belum lagi dokumen-dokumen hilang atau rusak. Ini negara harus hadir,” ucap Mendagri.
Mengantisipasi potensi bencana, pihaknya juga tengah menyiapkan posko untuk memonitoring cuaca maupun rencana kontingensi untuk meminimalisasi ketidakpastian dalam menghadapi potensi bencana. Sistem tersebut diharapkan akan dimiliki setiap Pemda melalui surat edaran yang sedang dipersiapkan.
“Maka saya sudah siapkan seluruh posko monitor ramalan cuaca dan menyusun rencana kontingensi terjadi longsor, terjadi banjir biasa, bagaimana langkah-langkahnya sistematis, upayanya dari sebelum bencana, pada waktu terjadi bencana, dan setelah bencana harus ada, kita negara harus memiliki yang dibuat dan diorganisir. Saya minta nanti kepada Pak Sekjen konsepkan surat edaran itu,” kata Mendagri.
