DEPOK, Pelita.co – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D., melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Depok, Jawa Barat, dalam rangka koordinasi, monitoring, evaluasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kota tersebut. Dalam kunjungannya pada Senin (04/05/2020), Mendagri disambut Walikota Depok, jajaran Forkopimda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan para Camat, serta Ketua Majelis Agama setempat.
“Nah kita tahu berkaitan dengan Covid-19, karena ini (Depok) epicentrum, yang pertama kali (teridentifikasi terjangkit) warga Depok, meskipun banyak yang mengatakan sebelum itu mungkin sudah terjadi. (Namun) yang terekspos secara official warga Depok. (Kasus) nomor 1, 2, 3, dia ada kegiatan di Jakarta, inilah menjelaskan bagaimana hubungan di Jakarta dan Depok, dan daerah lain, saling bertimbal balik. Kita lihat dari Jakarta sekarang, Jakarta tertinggi yang positif, pasti otomatis berdampak pada daerah sekitarnya, karena orang Depok banyak yang bekerja di Jakarta, sama dengan kota-kota satelit lainnya,” ujar Mendagri.
Menurutnya, hal itu pula yang menjelaskan kedatangannya beserta rombongan untuk meninjau langsung penanganan Covid-19 termasuk kebijakan PSBB yang telah diambil Kota Depok.
“Karena itulah Kemendagri memberikan perhatian kepada daerah-daerah yang menjadi daerah merah tertinggi. Tujuan kami datang ke sini adalah sharing, jadi bukan untuk briefing, top down. Justru ini memberikan informasi bagi kita perwakilan dari Pusat, dan kita mendapat masukan dari Bapak/Ibu. Tapi pemikiran kita adalah sama, yaitu untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah Covid-19,” katanya.
Sebagai salah satu krisis terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah manusia, wabah Covid-19 diakuinya memiliki efek domino yang menyentuh berbagai sektor, di samping sisi kesehatan. Oleh karena itu, baginya, mengutamankan kesehatan masyarakat sekaligus menyelamatkan perekonomian adalah dua hal yang perlu diselamatkan sekaligus.
“Kita melihat bahwa krisis kesehatan di Indonesia juga berdampak pada ekonomi, dari yang besar sampai yang kecil, dari perusahaan besar, menengah, sampai yang mikro, dan ultra mikro, semua terdampak, semua mengalami. Oleh karena itu, kita tetap mengutamakan kesehatan publik, karena menyangkut nyawa, tapi kita juga bisa menyelamatkan ekonomi agar jangan sampai mati sama sekali,” tegasnya.
Ditambahkannya, krisis dan wabah yang melanda dunia ini juga merupakan ujian kepemimpinan. Di mana, setiap pemimpin, tak terkecuali pimpinan kepala daerah diuji untuk mampu mengatasi dan menangani Covid-19 ini.
“Inilah ujian kepemimpinan, di masa krisis memerlukan terobosan kreatif, memerlukan kemampuan inovatif. Silakan keluarkan semua yang ada sepanjang dalam koridor hukum sehingga bagaimana caranya kesehatan publik, penanganan Covid ini bisa ditekan, ekonomi bisa hidup dan kemudian permasalahan cepat selesai,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri turut didampingi Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik, Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar, Plt. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal, serta Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga.
