PURBALINGGA,Pelita.co – Komandan Korem 071/Wijayakusuma Kolonel Kav Dani Wardhana, S.Sos., M.M., M.Han., pada Selasa (10/3/2020) menyambut dan mendampingi kunjungan kerja (Kunjer) Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Abdul Halim Iskandar di Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.
Dalam kunjungannya tersebut, Abdul Halim Iskandar menyampaikan, kedatangannya ke Purbalingga karena Kabupaten Purbalingga masuk nominasi daerah yang akan diajukan kepada Presiden Joko Widodo untuk dikunjungi.
“Jadi, memang saya tidak mau dari setiap nomine yang sudah masuk, saya hanya mendapat laporan di kantor, karena saya tahu Pak Presiden enggak mau palsu-palsu. Pak Presiden yang riil faktual,” jelasnya.
Oleh karenanya, sebelum Presiden menentukan daerah mana yang akan dikunjungi, pihaknya harus melakukan kunjungan lebih dulu untuk membuktikan bahwa paparan yang disampaikan itu betul.
“Salah satunya Purbalingga. Insya Allah, Jawa Tengah yang saya usulkan hanya Purbalingga,” katanya.
Selain itu, Menteri Desa dan PDT juga mendorong pengembangan desa digital di Tanah Air agar dapat mengelola Dana Desa secara nontunai. Menteri menargetkan 70 persen desa di Indonesia dapat mengelola Dana Desa secara nontunai. “Tahun ini masih di tingkat imbauan dan ajakan, cuma lebih masif. Hingga saat ini baru sekitar 10 persen yang menerapkan,” katanya.
Menurutnya, pengelolaan Dana Desa secara nontunai penting sekali karena untuk inklusi keuangan di desa dan membantu kepala desa dalam pertanggunjawaban keuangannya. “Dalam hal ini, penggunaan transaksi nontunai akan meminimalisasi potensi penyalahgunaan Dana Desa”, jelasnya.
“Kalau pakai ‘cashless’ (nontunai.) jejak digital duit itu jelas, di mana, kapan, berapa rupiah, jam berapa, kepada siapa, melalui rekening apa, hampir dipastikan akan hilang penyalahgunaan (Dana Desa),” katanya.
“Untuk mewujudkan desa digital memerlukan peran serta dari seluruh pihak seperti kesiapan jaringan, fasilitas perbankan, dan sebagainya. Kita tidak bisa berjalan sendiri,” terangnya.
Mendes PDTT mengharapkan semua desa bisa menerapkan layanan berbasis aplikasi atau digital sehingga akan memudahkan kinerja pemerintahan desa maupun masyarakat yang membutuhkan pelayanan. “Semua pelayanan desa menggunakan aplikasi. Itu harapan kita ke depan, sehingga masyarakat yang butuh surat keterangan tinggal isi aplikasinya dan pada saat yang ditentukan datang ke balai desa, (tinggal) ambil”, paparnya.
Menteri Abdul Halim Iskandar juga mengapresiasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Purbalingga, khususnya BUMDes “Serang Makmur Sejahtera” Desa Serang.
Menteri mengatakan hal itu dibuktikan dari lahan yang digunakan untuk D’Las ada empat model, antara lain lahannya milik masyarakat dan bangunannya milik BUMDes, serta lahan dan bangunan milik masyarakat namun fasilitasi pengelolaan oleh BUMDes. “Berarti desa lain bisa investasi di sini. Kalau kebetulan punya tanah kas desa yang berdekatan dengan sini, bangun saja, nanti dikelola BUMDes ini, itu sudah investasi desa lain ke Desa Serang,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Menteri juga mengapresiasi beberapa kepala desa di Purbalingga, antara lain Kades Tanalum, Kecamatan Rembang, yang memperoleh hadiah dari Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi sebesar Rp.400 juta, serta Kades Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, yang mengembangkan desa digital di daerahnya.
Kemudian Desa Gunungwuled Kecamatan Rembang yang menghasilkan kapulaga 20 ton, namun baru bisa terwujud 4 ton, sehingga harus ditingkatkan.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Desa berkesempatan menandatangani prasasti persemian beberapa wahana baru yang ada di D’Las, melepas pengiriman perdana kapulaga ke PT Sido Muncul, dan membagikan paket sembako untuk masyarakat.(Wan)
