TANGERANG, PELITA.CO – Kantor Hukum Nurhadi Sutia SH & Partner melayangkan somasi kepada Kepala Desa Kampung Kelor Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang. Somasi tersebut karena dinilai telah merugikan kliennya terkait kegiatan proyek Desa tahun anggaran 2024.
Nurhadi SH menjelaskan awal mula permasalahan hukum pengaduan Kliennya yang berinisial (DL) sekitar pada 14 juli 2024 telah dihubungi oleh seseorang yang bernama Yopi alias Ijo Untuk mengajak pertemuan bahwa ada Juru tulis Aap dan Kepala Desa Kampung Kelor Ade Heriyandi mau menawarkan pekerjaan proyek ADD dengan nominal hampir satu milyar,
“Klien kami (DL) yang merupakan kaki tangan dari inisial (TN) Yang bergerak dibidang jasa kontraktor pada saat dihubungi oleh Yopi pada tanggal 14 juli 2024, Bahwa ada Juru tulis Aap bersama rekannya RW Konik dan Kepala Desa Kampung Kelor bersama Kaur pembangunan sedang menunggu di Stadion mini Teluk Naga untuk melakukan pertemuan guna membahas seputar kegiatan proyek desa, Lalu terjadilah pertemuan tersebut meski klien kami dan rekannya (Yopi) datang belakangan,” Bebernya, di Kantor Hukum Senin (24/2/2025).
Lebih lanjut Kata Nurhadi, Dalam pertemuan tersebut terjadilah kesepakatan antara Klien dan Kades,Namun Ade Kades Kampung kelor meminta lebih dulu uang tanda jadi sebagai keseriusan pekerjaan,
“Dari hasil pertemuan tersebut terjadilah kesepakatan dimana klien saya lalu menyetujui dan menyanggupi permintaan uang tersebut karena begitu meyakinkan asalkan proyek atau pekerjaan ADD tersebut sudah ada RAB nya,” Jelasnya.
Nurhadi mengungkapkan guna menindak lanjuti kesepakatan tersebut dilakukan pertemuan kembali di kediaman rumah Kades Ade masih di hadiri pihak (saksi) yang sama
” Esoknya pada tanggal 15 juli 2024 kembali di lakukan pertemuan kali ini di rumah kediaman Kades Ade persisnya di belakang Kantor Desa Kampung Kelor, Dan d idepan para pihak (saksi) klien kami menyerahkan cek senilai Rp 150 juta kepada Kades Ade, Dan saat itu juga langsung di cairkan oleh Aap dan RW Konik ke salah satu bank konvensional lalu mereka para pihak saksi (mediator) menerima fee dari Kades Ade sebesar Rp 20 Juta,” Ungkapnya menambahkan,
Karena Kades Ade dinilai tidak bisa menepati janji hingga proyek pun tak kunjung di berikan, Langkah tegas dari Kuasa Hukum Nurhadi Sutia SH & Partner berupa surat somasi menuntut pertanggungjawaban pengembalian uang telah dilayangkan kepada Kades Kampung kelor dan pihak Saksi (Aap). Bahkan jika somasi tersebut tidak diindahkan pihaknya dalam waktu dekat akan membuat laporan polisi (LP).
Saat ini pihak hukum Nurhadi Sutia SH sudah mengantongi beberapa bukti dokumen pendukung seperti Foto kopi RAB, Foto kopi Cek, dan pernyataan tertulis dari klien.
