JAKARTA,Pelita.co – Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd membentuk Tim Pemantau pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Bekasi.
Tim Pemantau yang diterjunkan secara langsung ke lapangan yakni Anggi Nurmalia, Dwytia Sartika Sari, dan Dewi Kurniati untuk memastikan pelaksanaan Pilkades serentak sesuai penerapan protokol kesehatan.
“Tim Pemantau bertugas agar Pilkades serentak sesuai dengan aturan pembatasan jumlah pemilih dalam satu TPS (500 orang) dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/6698/SJ tentang Jumlah Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Era Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19),” tegas Dirjen Yusharto, Minggu, (4/4/2021).
Berdasarkan pantauan Tim, pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan jumlah desa pelaksana sebanyak sembilan desa di tujuh kecamatan dan diikuti oleh 33 calon kepala desa.
Sementara, jumlah TPS di Kabupaten Bekasi tercatat sebanyak 254 dengan total pemilih sebanyak 114.583 orang yang telah sesuai dengan aturan pembatasan jumlah pemilih dalam satu TPS (500 orang) dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/6698/SJ tentang Jumlah Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Era Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19).
“Penerapan protokol kesehatan sudah dilaksanakan dengan baik dibuktikan dengan penyemprotan disinfektan secara berkala, penyediaan bilik khusus bagi pemilih dengan suhu tubuh di atas 37,3o C, pengaturan jarak kursi tunggu, pemberian sarung tangan sekali pakai kepada pemilih, hingga penjemputan suara bagi pemilih lansia dan pemilih yang sakit,” kata Anggi, salah satu tim pemantau.
Selain itu, hadir secara langsung di TPS 08 Desa Sukasari, Bupati Bekasi H. Eka Supria Atmaja, SH didampingi oleh Dandim, Kapolres, Kajari, Ketua Pengadilan dan Satgas Covid-19 Kabupaten Bekasi yang pada kesempatan tersebut melaporkan kesiapan pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Bekasi yang telah menyesuaikan protokol kesehatan sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 serta mengadakan deklarasi damai untuk menjaga kondusifitas daerah pasca pelaksanaan pilkades serentak.
Pada kesempatan yang sama, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa juga melakukan pemantauan secara virtual yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd di Lantai 2 Gedung C dengan dihadiri Pejabat Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang membidangi pilkades dan 12 pemerintah daerah kabupaten pelaksana pilkades tahun 2021 di lingkup Provinsi Jawa Barat seperti Kabupaten Tasikmalaya, Majalengka, Indramayu, Garut, Bandung Barat, Purwakarta, Sumedang, Kuningan, Cirebon, Subang, Bandung, dan Kota Banjar.
Selanjutnya, Dirjen Bina Pemerintahan Desa menyampaikan bahwa pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Bekasi yang berjalan dengan aman dan menerapkan protokol kesehatan dengan baik dapat menjadi acuan bahan evaluasi kabupaten lain agar dapat lebih baik melaksanakan pilkades serentak di wilayah masing-masing.
Selain itu, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa menyampaikan informasi bahwa Kementerian Dalam Negeri akan melanjutkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro untuk periode tanggal 5 sampai dengan 19 April 2021 dimana terdapat penambahan daerah dan perubahan kriteria penetapan zonasi pada tingkat RT yang bertujuan untuk semakin memperketat penerapan PPKM.(rls)
