Yogjakarta, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia(MUI), KH Marsudi Syuhud menghadiri acara seminar bedah buku “Pancasila dari Indonesia untuk Dunia” pada pembinaan ideologi Pancasila di Universitas Gadah Mada, Yogjakarta, Rabu, (21/02/2024). Kiai Marsudi menayampaikan pengalamannya, ketika menyampaikan Pancasila di forum dunia, banyak pengalaman yang menarik, karena selain biasanya diminta pandangannya sebagai Tokoh NU, MUI, Marsudi juga sebagai tokoh yang turut Mendirikan Global Peace Foundation yang berkantor pusat di Washington DC aktif untuk menyampaikan Pengalaman Negara demokrasi pancasila di negara mayoritas muslim.
“Bahwa negara demokrasi di negara muslim bisa berjalan jika minimal empat pondasi utama demokrasi berdiri kokoh dan berjalan, pertama, adanya proses pengambilan policy, keputusan kebijakan harus di laksanakan dengan cara musyawarah (Wujubusyuro ‘ala wulatil umur, di Indonesia jelas sekali, lembaga musyawarahnya, MPR, DPR, dan pengambilan keputusan semua aktifitas dengan musyawarah, dengan demikian sebutan Negara kita adalah Negara Konsensus, Negara Kesepakatan, Negara yang menurut MUI Negara Darutsaqofah dan NU menyebutnya Negara Almu’ahadah Alwathoniyah, serta Muhammadiyah Negara Darul ‘ahdi Wasyahadah,” kata Kiai Marsudi yang juga Tokoh Nahdlatul Ulama.
Ke dua, Marsudi Melanjutkan, Negara yang memastikan Kemaslahatan dan hak hak Pribadi / Individu terjamin dan berjalan, Ke tiga, serta Kemaslahatan umum yang yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum, tidak semuanya di serahkan ke private (aljam’u baina maslahataini, masalah chosoh, wamaslahah ‘aamah ).
“Ke empat, gotong royong, solidaritas antarseluruh golongan untuk dukung mendukung membangun Bangsa, nilai nilai ini harus bisa di temukan Pancasila.
Dalam kontek Pemilu, Kiai Marsudi menjelaskan, sentilan pertanyaan mahasiswa yang kritis bertanya, kekurangan dan kekurangan pemilu saat ini apa ini cerminan Negara Pancasila?, Jawabnya Marsudi ringan sekali, Ya kalau masih ada yang kurang dan curang, bukan Negaranya yang di robohkan, bukan Pancasila nya yang di ganti, namun Kekurangan dan Kecurangan nya yang di benerin, karena negara kita negara hukum, maka hukum harus jadi panglima nya. Masyarakat harus mengawal nya agar hukum bisa adil.
Hadir dalam acara tersebut Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Dr. Darmansjah Djumala, S.E., M.A., serta Direktur Sosialisasi dan Komunikasi, Prof. Dr. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., Kepala Pusat Studi Pancasila UGM, Dr. Agus Wahyudi, M.Si., M.A., Ph.D.
