BALI, Pelita.co – Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, Rakhmat Renaldy serta jajarannya mengikuti Rapat Koordinasi Teknis Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Hak Asasi Manusia di The Trans Resort Bali, Rabu (20/9/2023) malam.
Kualitas kebijakan dan regulasi menjadi indikator capaian dalam melakukan penataan kebijakan. Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengajak seluruh jajaran di kantor wilayah (Kanwil) untuk memberikan masukan dan saran dalam pemenuhan indikator tersebut.
Plh. Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Reynhard Silitonga menilai dengan memperjelas dan menguatkan peran Kantor Wilayah, BSK Kumham dapat mempersiapkan mekanisme, standar, prosedur, serta model pendelegasian tugas untuk memperkuat tata kelola kebijakan publik. Hal tersebut diungkapnya saat membuka Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis BSK Kumham.
“Melihat capaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) tahun 2021 sebesar 25, 56 dari 100, maka perlu dilakukan upaya peningkatan capaian pada indikator kualitas kebijakan di lingkungan Kemenkumham, salah satunya adalah melalui perbaikan tata kelola kebijakan,” jelas Reynhard.
BSK Kumham sebelumnya merupakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM dibentuk untuk membangun mekanisme dan menerapkan prinsip-prinsip yang baik dalam proses pembuatan kebijakan publik di lingkungan Kemenkumham.
Langkah ini diambil setelah keluarnya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menetapkan BSK Kumham sebagai salah satu unit organisasi di lingkungan Kemenkumham. Tugas BSK Kumham antara lain adalah menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
Selanjutnya Reynhard juga berharap dengan masukan dan saran dari Kantor Wilayah dapat menghasilkan berbagai perbaikan kebijakan di lingkungan Kemenkumham.
“Hasil diskusi nantinya dapat menjadi rekomendasi dalam perumusan berbagai kebijakan. Mari bekerja untuk menghasilkan kualitas kebijakan di lingkungan Kemenkumham yang lebih baik,” tutup Reynhard.
Rapat Koordinasi Teknis BSK Kumham ini akan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, sejak 20 – 22 September 2023 di The Trans Resort Bali dan dihadiri oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham beserta jajaran.(red)
