BANDAR LAMPUNG, Pelita.co – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nata Irawan menyosialisasikan Petunjuk Teknis (Juknis) Program Pertashop atau SPBU mini kerja sama PT. Pertamina (Persero) dengan Kemendagri tahun 2020 di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Selasa (27/10/2020).
Sosialisasi Juknis ini memiliki visi Indonesia membangun yang terfokus kepada Pemerintahan Desa yang merupakan garda terdepan serta dapat menyentuh langsung kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.
“Oleh karena itu, kawasan perdesaan harus dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan kawasan perkotaan tanpa mengurangi kearifan lokal yang telah tumbuh dan berkembang secara alami, mengakui adanya hak asal-usul atau rekognisi dan kewenangan berskala lokal desa atau subsidiaritas,” ujar Natta Irawan.
Dirjen Bina Pemdes Nata Irawan berpendapat Pertashop menjadi peluang bagi setiap desa untuk bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya secara mandiri sesuai kebutuhan masing masing dalam
rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Hadirnya kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri dengan PT. Pertamina (Persero) dalam program Pertashop di Desa, tidak hanya mendekatkan layanan BBM kepada masyarakat tetapi akan turut pula menumbuh kembangkan potensi Desa, turut mengembangan UMKM, mendorong tumbuhnya inovasi Desa melalui kemitraan yang dapat berperan juga dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan Desa melalui pengembangan program kerja sama kemitraan,” ujar Nata.
Memasuki triwulan keempat dari keterpaduan data Ditjen Bina Pemerintahan Desa dan PT. Pertamina (Persero) program ini menunjukkan perkembangan. Walau dalam masa pandemi covid19, tercatat siap dan sudah beroperasi sampai dengan bulan Oktober 2020 sebanyak 753 outlet dengan target pembangunan sampai akhir tahun 2020 sebanyak 4.558.
Outlet ini tersebar di lokasi daerah berkembang sebanyak 2.626 serta terdapat 1.932 outlet di daerah yang memiliki potensi demand tinggi yaitu DKI Jakarta dan Surabaya.
“Adapun status akses outlet Pertashop yang dapat diakses langsung oleh mobil tangki penyalur sebanyak 2.857, serta 1.701 masih terkendala akses,” ujar Nata.
PT. Pertamina (Persero) juga telah merencanakan pengembangan Pertashop tahun 2021-2024 sebanyak 40.000 Outlet dengan target Outlet 10.000 pertahun, dengan sebaran lokasi di Pulau Jawa dan Bali 6.830 outlet, di luar Pulau Jawa dan Bali 3.170 outlet.
Untuk menjangkau kendala akses di daerah daerah potensial, PT. Pertamina (Persero) telah mengembangkan alat angkut 1000 liter dengan menggunakan mobil colt diesel, serta alternatif kedua dimungkinkanya pemberian bantuan dukungan akses kepada desa potensial atau desa binaan yang direkomendasikan oleh Kementerian Dalam Negeri.
“Selain itu tidak menutup kemungkinan dari 3827 Kecamatan yang belum memiliki Lembaga Penyalur Pertamina yang dimungkinkan dapat menjadi etalase Pertashop,” kata Nata.
Dalam hal tindak lanjut kerja sama ini, Kemendagri meminta komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang hadir pada kesempatan pertama ini, agar dapat memberikan pelayanan terbaiknya serta mendukung percepatan perizinan yang diperlukan untuk pelaksanaan program kerja sama Pertashop di Desa dengan sebaik-baiknya.
“Tentunya kita semua berharap, semoga acara ini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita, masyarakat dan negeri yang kita cintai,” ujarnya.
Sementara itu, dalam sambutannya Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyampaikan bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri dan sejahtera.
“Sesuai dengan Visi Gubernur Lampung yaitu Rakyat Lampung Berjaya, dan Misi Gubernur Butir ke 5 (lima) yaitu Membangun Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan,” ujar Arinal.
Arinal mengatakan bahwa Pembinaan terhadap Bumdes di Lampung sudah dilakukan namun perlu dioptimalkan lagi.
Dari 2.435 desa yang ada di Provinsi Lampung sudah 2.081 Bumdes yang berdiri, dan yang sudah teregistrasi di Kementerian Desa PDTT sebanyak 1.516 Bumdes. Di Provinsi Lampung terdapat 5 (lima) Bumdes Bersama dan 3 (tiga) kawasan perdesaan prioritas nasional, dengan jumlah penduduk 9,5 juta orang.
Konsumsi BBM yang tinggi merupakan potensi yang besar jika Bumdes dan Bumdes bersama dapat ikut serta pada Program Pertashop yang digagas oleh Kementerian Dalam Negeri RI dan PT. Pertamina.
“Saya menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri RI dan PT. Pertamina dalam pelaksanaan Program Pertashop di Provinsi Lampung yang merupakan bentuk komitmen dalam mendukung program pemerataan energi di pedesaan. Sekaligus dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Pemerintah Pusat dan PT Pertamina (Persero) beberapa waktu yang lalu,” ujar Arinal.
Pemprov Lampung berharap kehadiran Pertashop dapat meningkatkan perekonomian di pedesaan, terlebih di masa pandemi Covid-19 ini, di mana dampaknya bukan hanya di sektor kesehatan saja, tetapi juga di sektor ekonomi.
Pada Tahap I Provinsi Lampung mendapat alokasi 21 titik Pertashop, Tahap II sebanyak 159 titik, dan Tahap III akan diusulkan sebanyak 393 titik Pertashop yang akan menggandeng PT. Bank Lampung, terutama dalam hal kerja sama pembiayaan.
Demikian juga PT. Lampung Jasa Utama (BUMD) bersedia menjadi mitra desa yang akan dilakukan pendataan lokasinya oleh Dinas PMDT, Bappeda dan Dinas ESDM Provinsi Lampung, sehingga Program Pertashop di Provinsi Lampung dapat optimal dan dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Pertashop merupakan perwujudan keseriusan pemerintah dalam membangun desa, menggeliatkan perekonomian desa, mendekatkan pelayanan BBM berkualitas ke desa. Supaya masyarakat bisa menikmati harga seperti SPBU dan kualitas produk serta takaran sama dengan SPBU.
“Saya berharap, Pertashop dan Pertamina Retail (pelumas dan gas elpiji) ini akan mendorong perkembangan UMKM, Desa Mart, Bumdes Mart, warung desa sehingga memicu pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujar Arinal.
BUMDes, menurut Arinal, harus profesional dan transparan dalam mengelola bidang usaha agar pertashop bisa tumbuh berkembang menjadi lebih baik.
“Pelayanan harus sesuai standar, jujur, sesuai takaran sehingga masyarakat percaya. Dalam bisnis, kepercayaan konsumen itu nomor satu. Kalau sudah percaya dan puas dengan pelayanannya, maka akan menjadi konsumen tetap, bahkan menjadi pengiklan secara tidak langsung,” ujarnya.
Demikian pula dalam hal manajemen keuangan, Arinal minta agar dikelola dengan baik, transparan dan akuntabel. Dengan demikian benar-benar keberadaan pertashop ini memberikan manfaat yang maksimal.
“Bisa berkembang, sukses dan menjadi sumber kemakmuran dan kesejahteraan warga. Jika pengelolaannya berhasil, ini akan menjadi inspirasi bagi desa-desa lain yang wilayahnya jauh dari SPBU, ini kesempatan yang baik apalagi BBM, merupakan kebutuhan yang tidak terelakkan bagi kita semua,” harap Arinal.
Kegiatan ini diikuti oleh Pemprov Lampung, Bupati/Walikota se Provinsi Lampung , OPD terkait yang hadir langsung dalam memenuhi undangan. Kegiatan ini juga diikuti melalui virtual zoom yang disakisikan oleh 100 peserta serta 211 orang yang ikut menyaksikan streaming youtube.(red)
Sumber:Puspen Kemendagri
