JAKARTA, Pelita.co – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menilai, pengendalian inflasi perlu dilakukan secara serius oleh jajaran kepala daerah, baik yang berasal dari hasil Pilkada maupun penugasan atau penjabat (Pj.). Pengendalian ini dinilai penting lantaran berdampak langsung kepada masyarakat.
Secara khusus, Mendagri mendorong pemerintah daerah (Pemda) agar ikut menjaga stok ketersediaan komoditas beras di daerah masing-masing. Pasalnya, harga beras saat ini tengah mengalami kenaikan akibat berkurangnya produksi karena fenomena El Nino yang melanda banyak daerah. Mendagri meyakini, naiknya harga komoditas disebabkan oleh berkurangnya suplai barang tersebut. Sementara kurangnya barang itu dipicu oleh pasokan yang menipis dan distribusi yang macet.
“Sehingga itu yang saya minta kepada rekan-rekan kepala daerah, berbagai upaya dari pemerintah pusat dilakukan untuk menjaga stok misalnya beras, baik melalui pendataan dalam negeri, meningkatkan produksi dalam negeri, menyerap dari dalam negeri dari petani, dan kemudian kalau cukup Alhamdulillah swasembada,” ujar Mendagri saat menghadiri Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak dalam rangka Hari Pangan Sedunia di Ruang Rapat Nusantara I, Kantor Badan Pangan Nasional (Bapanas), Jakarta, Senin (16/10/2023). Kegiatan tersebut diinisiasi Bapanas dan diikuti secara serentak oleh seluruh Pemda se-Indonesia.
Menjaga ketersediaan stok beras perlu dioptimalkan. Apalagi berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak fenomena El Nino diprediksi berlangsung pada Oktober 2023. Mendagri menilai, perlu kerja keras bersama dalam meningkatkan produksi pangan dalam negeri. Dalam konteks itu, dirinya mengapresiasi sejumlah langkah yang dilakukan Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri Pertanian (Mentan) Arief Prasetyo Adi dalam mengoptimalkan produksi pangan dalam negeri.
Langkah tersebut misalnya dengan menyalurkan bantuan pangan gratis kepada 21,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Berikutnya dengan membantu distribusi komoditas beras ke daerah yang defisit dari daerah yang mengalami surplus. Kemudian berkoordinasi dengan Perum Bulog guna mengecek langsung stok beras dan menyerap langsung beras hasil produksi para petani.
“Banyak sekali jurus dilakukan pemerintah pusat, salah satunya adalah melakukan gerakan pangan murah. Kalau gerakan pangan murah artinya murah. Kata kuncinya adalah murah, artinya tetap dijual tapi harganya harga subsidi dari pemerintah,” tambahnya.
Dirinya berharap, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah pusat dapat diikuti Pemda. Upaya ini diharapkan dapat menekan laju kenaikan harga sejumlah komoditas, dan mampu menjaga inflasi tetap terkendali.
Hadir pada kegiatan ini, Plt. Mentan Arief Prasetyo Adi, Wakil Mentan Harvick Hasnul Qolbi, dan Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Hadir pula Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin dan sejumlah pejabat di lingkup pemerintah pusat serta daerah.
