TANGERANG, PELITA.CO – Proyek kegiatan pemasangan paving blok di kampung Bitung RT 01 RW 01 Desa Bitung Jaya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, jadi sorotan LSM dan media karena diduga sengaja abaikan UU KIP, serta abaikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3.Sabtu (22/02/2025).
Seharusnya pemasangan papan nama informasi proyek adalah implementasi azas transparansi, sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam proses pengawasan.
Menurut Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012, dimana mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek, dimana memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pekerjaan.
Bukan hanya tidak ada papan informasi, para pekerja juga tidak memakai Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3.
Saat di konfirmasi awak media salah satu pekerja menjawab pertanyaan media, “Pelaksana dan mandornya tidak tau, kalau papan mana proyek kegiatannya juga belum dipasang dan belum dibawain juga, pengawasnya juga tidak tahu”, ujar salah satu pekerja yang enggan disebut namanya.
Ketua DPD LSM LipanHam Banten Jepri saat di lokasi kegiatan pemasangan paving blok tersebut diatas angkat bicara. “Seharusnya proyek pemasangan paving block yang menggunakan uang rakyat tersebut, selain pekerjaan terkesan asal jadi juga tidak ada papan nama proyek, sehingga patut diduga ada kong kalikong oleh pihak terkait, dan kondisi tersebut bisa terjadi, tentunya akibat kurangnya pengawasan oleh instansi terkait, sehingga kontraktor tidak mengikuti petunjuk teknis atau bestek”, ungkapnya.
Padahal Peraturan Presiden (Perpres) nomor 54 Tahun 2010 dan nomor 70 tahun 2012 yang mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek dan memuat jenis kegiatan dilokasi proyek, tertulis kontraktor pelaksana serta nilai kontrak serta jangka waktu pengerjaannya. Jika tidak, di indikasikan sebagai tidak mengindahkan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (KIP).
“Kami meminta kepada pemerintah Kecamatan Cikupa, agar melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan tersebut. Jika memang dikerjakan tidak sesuai dengan petunjuk teknis, maka pihak kontraktor wajib diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku”. Tandasnya.
