MANGGARAI NTT,PELITA.CO- PT.PLN (persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Nusa Tenggara (nusra) kini terus melakukan berbagai tahapan proses pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu
Pembangunan PLTP Ulumbu itu disebut untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dari ujung barat hingga ujung timur pulau Flores.Oleh karena itu pembangunannya harus didukung semua pihak, apalagi hingga saat ini belum semua wilayah di Manggarai raya (Manggarai,Manggarai Barat,Manggarai Timur) teraliri listrik
Namun demikian,pembangunan PLTP yang berlokasi di kecamatan Satar Mese kabupaten Manggarai NTT ini harus tetap memperhatikan serta tidak mengkesampingkan masalah sosial sebagaimana yang dikwatirkan oleh masyarakat sekitar seperti masalah kesehatan,kerusakan tanaman,kerusakan lingkungan,pencemaran udara,pencemaran air,krisis air,masalah kesehatan ternak,kerusakan seng atap rumah,lahan pertanian yang ditakutkan tidak lagi dapat dimanfaatkan serta berbagai masalah sosial lainnya
Terkait hal tersebut,Tim komunikasi PLN UIP Nusa Tenggara (provinsi NTT dan NTB), Irlan Jayadi Lalu dalam kegiatan Media Relation dengan puluha media di Ruteng pada Selasa 14 Maret 2023 mengatakan bahwa PLN tidak hanya memikirkan konsep pembangunan PLN saja tetapi juga memikirkan dampak dan solusi terhadap masalah sosial masyarakatnya
“Kami tidak hanya pikir konsep pembangunan PLN saja tetap kami juga pikir soal sosial dan bantuan sosialnya” ungkap Irlan dalam kegiatan Media Relation itu
Media relation tersebut digelar di Spring Hill Hotel and Restorant kelurahan Mbaumuku,kecamatan Langke Rembong,kabupaten Manggarai,NTT dengan tema “Bersama Mewujudkan Transisi Energi Ramah Lingkungan”
Dalam kesempatan itu Irlan mengatakan bahwa masalah sosial yang dikhawtirkan masyarakat itu adalah masukan positif bagi PLN agar bisa mencarikan solusi sehingga pembangunan PLTP tidak menimbulkan persoalan bagi masyarakat terutama masyarakat di sekitarnya
Pembangunan PLTP Ulumbu, PLN berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk dalam melakukan kajian dan pelitian untuk menganalisis dampak sosial yang timbul bagi masyarakat sehingga apa yang dikhawatirkan masyarakat itu telah dipikirkan PLN
Ke depan kata Irlan,PLN akan memiliki konsep ‘Desa Berdaya’ dan umtuk melaksanakannya PLN akan berkolaborasi dengan pemerintah desa (Pemdes)
Program Desa berdaya ini bertujuan untuk memberdayakan dan mengedukasi masyarakat sekitar lokasi PLTP agar tidak hanya fokus bertani saja tetapi juga beternak. Apalagi Menteri BUMN sambungnya,selalu menekankan agar PLN tidak hanya memikirkan bisnisnya saja tetapi juga soal ekonomi masyarakat
“Jangan hanya bisnis PLN saja yang dipikirkan tetapi juga soal ekonomi masyarakatnya.Ini yang selalu ditekankan Menteri BUMN,sehingga kami akan lakukan konsep Desa Berdaya dengan berkolaborasi dengan Pemdes sehingga masyarakat barangkali tidak hanya konsen ke bercocok tanam tetapi juga peternakan” ucapnya
Irlan mengatakan bahwa saat ini PLN masih pada tahapan evauasi pengukuran
“Proses saat ini yang terjadi di Poco Leok atau yang di Lungar itu dalam proses kami baru sampai pada tahap evaluasi pengukuran” ungkapnya
Periode sampai bulan Maret 2023 PLN sudah mulai melakukan tahapan proses persiapan lahan
Namun Ia tegaskan bahwa pengadaan lahan itu tidak dilakukan oleh PLN meskiun yang membutuhkannya adalah PLN karena menurut ketentuan Undang Undang,pengadaan lahan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan membentuk tim untuk mengurusi ijin dan pendataan pemilik lahan dan tanaman yang ada di atasnya
“Proses pengadaan lahan itu sendiri bukan PLN yang melaksanakan.kalau menurut ketentuan undang undang ya PLN yang membutuhkan nah untuk pengadaan lahan itu nanti dibentuklah tim dari pemda untuk mengurusi ijin,membantu kitalah mendata pemilik lahan dan tanaman di atas lahan” tuturnya
Proses pengadaan lahan itu kata Irlan dikomandoi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Data administrasi kepemilikan lahan yang dilakukan pemda tersebut kemudian divalidasi oleh BPN sampai pada pembayaran ganti untung laghannya.Pembayaran ganti untung itupun kata Irlan diproses transfer melalui BPN
Meski demikian Irlan mengatakan bahwa perhitungan ganti untung atas lahan dan tanaman milik masyarakat itu tidak berdasarkan penghitungan pasar tetapi juga perhitungan nilai historis
Pembangunan PLT Ulumbu digenjot Pemerintah melalui PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat pulau Flores yang terdiri dari beberapa kabupaten
Sumber Daya Alam (SDA) panas bumi ulumbu dikelola untuk mengatasi isu ‘Global Climate Change’ (perubahan iklim global) di mana harga batu bara terus naik sehingga pemerintah memberi tugas kepada PLN untuk terus membangun PLN dengan harga murah
“Global Climate Change menjadi perhatian pemerintah.Isu batu bara yang harganya terus naik sehingga pemerintah memberi tugas kepada PLN untuk terus membangun PLN dengan harga murah” ungkap Irlan dalam pemaparan materinya
Selain itu,PLTP merupakan pembangkit listrik ramah lingkungan sehingga target pemerintah yang menjadikan Indonesia Zero Emisi akan terwujud dengan menggantikan enegi fosil ke energi baru terbarukan
Sebagai penunjang pembangunan PLTP Ulumbu,PLN akan membangun akses jalan hotmix ke lokasi pengeboran dan instalasi pembangkit dengan standar kualitas yang sangat baik
Jalan tersebut nantinya akan diserahkan kepada pemerintah setelah pembangunan PLTP ulumbu itu selesai untuk digunakan oleh masyarakat
