ATAMBUA, Pelita.co – Dalam kunjungan kerjanya di wilayah perbatasan di Atambua, Nusa Tenggara Timur mendampingi Menkopolhukam, Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, sempat menyinggung soal pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 dan perlunya Indonesia membuat vaksin Covid-19 sendiri.
Menurut Mendagri, wabah Covid-19 ini bisa selesai, jika vaksinnya telah ditemukan. Tapi, berkaca pada sejarah wabah flu Spanyol, ending atau berakhirnya wabah itu bukan karena ditemukan vaksin. Namun karena virusnya melemah.
” Jadi bukan karena ditemukan vaksin. Nah ahli-ahli menyatakan vaksin (Covid-19) baru ditemukan paling cepat pertengahan tahun 2021, ” kata Mendagri di Atambua, NTT, Kamis (18/6/2020).
Masih soal vaksin, menurut Mendagri, Covid ini bukan penyakit yang menyerang orang tertentu saja tapi seluruh umur. Beda dengan polio yang menyerang anak-anak saja. Sehingga kalau bicara vaksinnya, itu terbatas. Beda dengan Covid, yang menyerang semua umur. Maka otomatis vaksinasi harus dilakukan terhadap semua umat manusia.
” Kalau kita menggunakan teori kekebalan kelompok itu harus 2/3 umat manusia. Berarti kalau umat manusia ini jumlahnya 7 miliar, 2/3 dari 7 miliar diperlukan produksi vaksin. Belum lagi Covid yang ada di Amerika, China, Indonesia itu agak berbeda. Ada sequences yang agak berbeda,” ujarnya.
Sehingga, kata Mendagri, mau tidak mau Indonesia harus menemukan vaksi sendiri. Lalu, Mendagri menguraikan tentang berapa kemungkinan vaksin yang diperlukan Indonesia. Kata dia, Indonesia sendiri setidaknya membutuhkan jutaan vaksin.
” Pak Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) menyampaikan paling tidak 170 juta penduduk Indonesia harus divaksin. Ini kira- kira hampir 2/3 penduduk untuk divaksin. Dan kalau satu orang perlu dua ampul vaksin berarti 340 juta vaksin yang diperlukan,” ujarnya.
Maka, kata Mendagri, bisa dibayangkan produksinya perlu berapa lama. Belum lagi distribusinya ke seluruh Indonesia. Itu juga butuh waktu. Sehingga skenarionya kalau vaksinnya ini paling cepat ditemukan pertengahan 2021, artinya akhir 2022 atau pertengahan 2022 masalah covid ini bisa selesai. Itu skenario paling cepat.
” Terus bagaimana dengan pilkada apakah kita mau mundur sampai covid selesai tahun 2022? Kalau ditanya siapa yang paling senang Mendagri pastinya. Kenapa? Karena saya bisa mem-plt-kan (kepala daerah) Kabupaten Belu, mem-plt-kan Malaka, mem-plt-kan Timor Timur Utara, yang tanda tangan Mendagri. Saya punya 270 Plt dengan tandatangan Bapak Presiden untuk gubernur dan Plt bupati adalah yang teken Mendagri. Tapi apakah ini baik? Tidak. Kenapa? Karena Plt itu terbatas kewenangannya dan tidak memiliki legitimasi dari rakyat, ” ujarnya.
