JAKARTA— Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan FGD (Focus Group Discussion) bertajuk “Pengendalian Informasi Hoaks di Era Digital” di Oakwood Hotel, Jakarta Timur.
Kegiatan ini membahas langkah-langkah dalam menangkal penyebaran hoaks di ruang digital yang semakin marak dan berdampak negatif terhadap banyak sendi kehidupan.
Sebagai narasumber Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH M Cholil Nafis, Wakil Ketua Komisi Infokom mui Ismail Fahmi, dan perwakilan Kementerian Komonikasi Digital, Ajeng Riska Rahmadhani.
Dalam paparannya Kiai Cholil menyoroti era sekarang ini terkait dengan infomasi. Ia menyebutnya sebagai era elektronic (electronic age), yaitu terjadinya disrupsi wahana penyampaian informasi.
Akibatnya sekarang pers berbasis cetak gulung tikar yang berakibat bertambahnya pengangguran. Pers berbasis elektronik, di satu sisi mempercepat arus informasi, namun disisi lain tidak terkendalinya informasi karena siapapun dapat menyebarkan informasi dengan cepat.
Akibat informasi yang tak terkendali inilah kata kiai Cholil menimbulkan banyak hoax yang bertebaran di ruang digital. Hoax-hoax ini menjadi konsumsi publik secara terus menerus sehingga suatu hoax menjadi sesuatu yang dipercaya kebenarannya.
Dalam perspektif Islam, kata Kiai Cholil, berbahaya dan dapat mengancam aqidah maupun mualamah seorang Muslim. Untuk itu, solusinya semua lembaga harus aware tentang ini khususnya Kementerian Informasi dan Digital (Kemkomdigi), dimana Kemkomdigi harus membuat regulasi yang dapat mengatasi terus bertebarannya hoax di ruang digital.
“Kami di MUI, juga berupaya mengendalikan hoax di ruang digital dengan berbagai upaya, di antaranya dengan mengeluarkan fatwa tentang fiqih media sosial dan juga meliterasi dai-dai tentang media sosial agar memahami media sosial saat ini dan berdakwah untuk melindingi masyarakat,” tutur dia.
Sementara itu, Ketua Komisi Dakwah MUI, KH Ahmad Zubaidi, menegaskan pentingnya upaya pengendalian hoaks di era digital, mengingat masyarakat kerap kesulitan menyaring informasi yang benar.
“Hari ini Komisi Dakwah telah melaksanakan focus group discussion tentang pengendalian hoaks di ranah digital. Ini sangat penting sekali kita lakukan karena hoaks telah begitu ramai tersebar di ruang digital dan masyarakat kita tidak mampu lagi menyaring mana info yang hoaks dan mana yang tidak,” ujar Kiai Zubaidi.
Menurutnya, slogan “saring sebelum sharing” yang selama ini digaungkan masih sebatas doktrin dan belum sepenuhnya diterapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih kuat untuk melindungi publik dari dampak negatif informasi palsu di media sosial.
“Dari FGD ini kita mengharapkan ada hal-hal yang kemudian diserap oleh Kemkomdigi Karena kita mengajak KomDigi dalam diskusi ini, kita mohon kepada KomDigi untuk membuat peraturan-peraturan yang bisa melindungi masyarakat kita dari hoaks-hoaks yang akan memberikan dampak negatif,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kiai Zubaidi juga menyoroti risiko besar yang dihadapi anak-anak dalam mengakses ruang digital tanpa pengendalian yang memadai.
“Anak-anak kita yang belum dewasa, belum punya kemampuan menyaring informasi, sangat berpotensi terpapar oleh info-info yang hoaks, bahkan info-info yang negatif terhadap perkembangan anak,” katanya.
Dalam FGD tersebut, Komisi Dakwah MUI turut mendorong Kemkomdigi untuk segera menerbitkan regulasi terkait pembatasan akses anak-anak ke media sosial serta memastikan penegakan hukum terhadap aturan yang berlaku.
“Kita berharap supaya RPP ini segera dikeluarkan, dan segera diterapkan, bahkan tidak hanya itu, tetapi bagaimana nanti law enforcement-nya juga ditegakkan dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.
Selain itu, para dai juga akan turut berperan dalam pengendalian informasi di media sosial melalui literasi digital dan dakwah yang mencerahkan.
“Dari FGD ini juga kami menyimpulkan bahwa nantinya para dai akan turut berperan dalam pengendalian medsos ini dengan cara memberikan literasi, memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang bahayanya media sosial yang tanpa pengendalian,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, MUI berencana terus bersinergi dengan berbagai pihak untuk memperkuat regulasi dan meningkatkan literasi digital di tengah masyarakat.
“Kami juga nanti akan terus bersinergi dengan Kemkomdigi, dengan Komisi Informasi dari MUI juga, dan dari semua stakeholder yang berkaitan untuk terus melakukan kajian-kajian dan juga tentu akan diwujudnyatakan baik dalam regulasi maupun nanti dalam berbagai langkah-langkah dakwah kita,” tutupnya.
