JAMBI, Pelita.co – Anggota DPR-RI periode 2009 – 2014, Drs H.A Murady Darmansjah, angkat bicara soal jalan khusus pengangkutan batubara dari bibir tambang yang terdapat di sejumlah daerah ke Pelabuhan Talang Duku, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.
Dalam keterangannya kepada Pelita.co, Rabu malam (9/11-2022), politisi sekaligus pengusaha nasional itu mengungkapkan, sebenarnya angkutan batubara lewat jalan umum yang sekarang menimbulkan kemacetan, ini suatu bukti Pemerintah Provinsi Jambi tidak mampu mengimbangi pertumbuhan ekonomi khusus jalan produksi batubara.
Mulai dari Gubernur Jambi (Alm) Zulkifli Nurdin, dan sekarang Gubernur Jambi Al-Haris, terang Murady, termasuk para Anggota Komisi V DPR-RI utusan Jambi, tidak mampu menyikapi untuk mewujudkan jalan khusus batubara yang sangat penting dalam mendorong ekonomi Jambi.
Secara khusus, terang Murady, sebetulnya Pemerintah Pusat ingin membantu Jambi hadapi masalah pengangkutan batubara yang sekarang menjadi problema di daerah ini.
“Sebenarnya jalan khusus batubara itu, bisa terlaksana pembangunannya diserahkan ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” katanya.
Tetapi menyataannya, sebut Murady, bila usulan daerah dikelola daerah entah kapan bisa punya jalan khusus batubara. “Kondisi ini jelas, sangat sulit dana besar masuk ke Jambi jika usulannya seperti itu, dan apalagi informasi yang saya dapat di pusat, kontraktor Jambi dianggap belum profesional,” sebut Murady.
Karena itu, dikatakan Politisi Partai Hanura, Drs H.A Murady Darmansjah, pemecahan masalah ini harus difokuskan lewat Sungai Batanghari dalam mengangkut batubara Jambi.
“Pemerintah Jambi harus turun tangan untuk membangun area stokpile di pinggir sungai dilengkapi dolphin yang layak di hulu yang bisa disandari tongkang kecil 180 feet bisa must 2000 ton,” sebut Murady.
Suasana sekarang, terang Murady, air di Sungai Batang hari lagi tinggi, sehingga paling cocok cocok menggunakan tongkang dalam mengangkut batubara itu.
Memang tidak mudah bangun infrastruktur itu, sebut Ia, dulu gubernur selalu mengeluh wakil Jambi di Senayan gagal lobby dapat dana pembangunan dari pusat. Nyatanya yang omong setelah duduk di DPR RI tidak bunyi juga.
Faktor psikis Jambi tidak profesional kelola dana. Harus wakil di Senayan lebih gigih dan ikuti ritme dan aturan pembangunan .
“Ada yg sudah jadi RT di komisi V DPR-RI saking lama nya wakil Jambi disitu , berulang wacana Pelabuhan Ujung Jabung mau dibangun pelabuhan internasional tapi tinggal catatan rencana. Mau dibangun stadion tapi yaa …. sulit nentukan prioritas . Kadang rasanya utama pelabuhan, penting stadion , kadang penting ini lalu kadang itu,” ujar Muardy berkisah. (m.fayed/wahyu)
