PURWOREJO, Pelita.co – Musda Partai Golkar Kabupaten Purworejo dengan agenda utama pemilihan ketua DPD, yang sempat mengalami penundaan beberapa kali, dan rencananya akan diadakan tanggal 28 Februari 2021, kini ditunda lagi tanpa alasan yang jelas.
Penundaan ini, sempat menjadi pembicaraan di kalangan Golkar Purworejo, khususnya di kubu Imam Teguh Purnomo, yang disebut menjadi salah satu kandidat calon ketua DPD Partai Golkar Purworejo. Imam sendiri, mengaku telah mendapat dukungan banyak PK (Pengurus Kecamatan) yang memiliki hak suara dalam Musda, yang dibuktikan dengan surat dukungan.
Untuk diketahui, dari banyaknya PK yang mendukung Imam, ada empat PK yang ketuanya dipegang Plt. Namun secara tiba-tiba, empat Plt PK tersebut, yakni, Butuh, Purwodadi, Banyuurip, dan Pituruh, di Plt kan lagi dengan sebuah surat, yang datangnya mendadak (Sabtu malam, 27/02/2021).
“Hal ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Ada apa? Apa karena mereka itu pendukung pencalonan Imam? Bagi kami, SOKSI, mencalonkan siapapun itu hak sesuai dengan cengkok organisasinya masing-masing,” kata Arie Edie Prasetyo, Ketua DPC SOKSI Purworejo, Minggu (28/02/2021).
Adanya surat tersebut, menurut Arie, sudah menyalahi aturan. Karena berdasarkan surat dari DPD Golkar Jateng, tanggal 31 Januari 2020, no B./2/Golkar I/I/2020, yang intinya, tidak mengadakan pergantian kepengurusan di semua tingkatan hingga masa jabatan selesai, kecuali meninggal dunia, mengundurkan diri dan melanggar hukum yang telah miliki kekuatan hukum tetap.
Apabila ada pergantian dengan alasan-alasan itu di berbagai tingkatan, kata Arie, harus mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Partai Golkar dua tingkat di atasnya.
“Kalau tidak ada surat atau SK dari propinsi, berarti penunjukan plt PK-PK itu tidak syah,” ungkap Arie.
Arie menilai hal itu tidak etis, penggantian Plt PK dilakukan secara mendadak tanpa sesuai aturan, menjelang Musda (rencana terakhir diadakan 28 Februari 2021, namun ditunda lagi).
Terkait hal itu, Arie sebagai Ketua SOKSI Purworejo, salah satu organisasi pendiri Partai Golkar, akan melakukan protes keras, dengan melayangkan surat ke DPD Partai Golkar Kabupaten Purworejo dengan tembusan ke propinsi.
“Dimohon bagi para pemegang kendali organisasi, khususnya di DPD Golkar, untuk dapat berbuat sesuai aturan-aturan main yang berlaku,” kata Arie.
Dari penuturan Arie, Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono pernah menegaskan, dia melihat adanya indikasi-indikasi akan terjadi ‘kecurangan-kecurangan’, untuk mengganti yang punya hak suara itu (PK-PK) dalam Musda Kabupaten.
“Adanya penggantian Plt-Plt itu jelas menyalahi aturan dan himbauan Dewan Pakar Partai Golkar,” pungkas Arie.(Wawan)
