JAKARTA, Pelita.co – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengingatkan delapan arahan Presiden Joko Widodo dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI Jakarta Tahun 2024.
Terdapat delapan arahan yang ditekankan presiden, yaitu pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, mendorong investasi, belanja produk dalam negeri, pemaksimalan potensi daerah, menjaga stabilitas politik menuju pemilu, dan menjamin kebebasan beragama.
“Saya mendapat pesan dari Bapak Mendagri untuk terus menyampaikan arahan Bapak Presiden yang kemarin beliau sampaikan pada saat Rakor para kepala daerah di awal tahun,” katanya mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian di Balai Agung Provinsi DKI Jakarta, Senin (10/4/2023).
Suhajar menyampaikan, pengendalian inflasi di DKI Jakarta sudah cukup baik karena berbagai upaya yang dilakukan pemerintah provinsi (pemprov) dan bantuan-bantuan telah disalurkan kepada masyarakat. Selain itu, di bulan Ramadan ini ada penyaluran zakat dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) hingga ke pelosok-pelosok di DKI Jakarta dan Banten.
“Beberapa waktu yang lalu Bapak Menteri Bappenas melalui Baznas juga menyalurkan banyak sekalian bantuan, Alhamdulillah yang banyak dapat warga kita di DKI,” ujarnya.
Persoalan lain yang menjadi tantangan DKI Jakarta adalah kemiskinan. Suhajar khususnya menyoroti terkait dengan perpindahan masyarakat dari luar Jakarta yang belum terdaftar. Fenomena ini menyebabkan data di daerah asal kemiskinan berkurang tetapi di DKI Jakarta memberi persoalan baru. Padahal UUD 1945 telah menjamin setiap Warga Negara Indonesia (WNI) berhak pergi kemana pun di wilayah Republik Indonesia.
“Nanti Kemendagri fasilitasi, kita coba bahas. Saya mohon nanti DKI menyiapkan konsepnya, karena kita tidak bisa menolak kehadiran orang, UUD 45 telah menjamin,” terangnya.
Begitu pula dengan stunting, Suhajar mengatakan pemerintah menargetkan angka stunting 14 persen pada akhir 2023. Untuk itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya di DKI Jakarta harus dikerahkan untuk mencapai target tersebut.
“Kemudian kemiskinan ekstrem, Bapak Presiden menargetkan akhir 2024 kemiskinan ekstrem nol, berarti APBD kita di 2023 dan 2024 sebagai insentif kegiatan ekonomi lapangan pun harus diarahkan untuk mencapai target itu, sehingga ini menjadi penting arahan dari Bapak Presiden terhadap republik ini dan khususnya di daerah-daerah,” ujarnya.
Di sisi lain, Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan ada enam isu prioritas pembangunan Jakarta tahun 2024. Prioritas tersebut yaitu penanggulangan banjir, penanganan kemacetan, antisipasi dampak perlambatan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, dan penguatan nilai demokrasi.
Berkaitan dengan perpindahan penduduk ke Jakarta, Heru meminta dukungan kepada Kemendagri di bidang kependudukan. “Pak Sekjen kami laporkan di sini, mohon dukungan dari Kementerian Dalam Negeri dalam rangka kebijakan-kebijakan kependudukan. Di mana beban kami, kependudukan tersebut sangat menjadi concern,” ungkapnya. (red)
