BALI, Pelita.co – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan, pencegahan terorisme perlu kerja sama semua pihak. Mendagri menyampaikan itu pada acara Peringatan 20 Tahun Bom Bali dengan tema “Harmony in Diversity” di Merusaka Hotel Bali, Rabu (12/10/2022).
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Mengapa? Karena jaringan (teroris) di luar kemampuan kita. Kita harus bekerja satu dengan yang lainnya. Kita bekerja sama kemudian kita sukses,” katanya.
Mendagri menjelaskan, bom Bali yang terjadi pada 12 Oktober 2002 yang lalu merupakan serangan teroris yang mematikan di dunia setelah Serangan 11 September 2001 (tragedi 9/11) di Amerika Serikat. Bom Bali setidaknya telah membunuh lebih dari 200 orang dan lebih dari 2.000 orang terluka.
Pada peristiwa itu, Indonesia mendapat bantuan dari negara-negara sahabat. Bantuan pertama datang dari Australia, kemudian diikuti oleh United Kingdom (UK), Selandia Baru, Singapura, Malaysia, Filipina, dan negara lainnya.
“Seluruhnya menawarkan bantuan kepada kita, karena lagi-lagi Indonesia mempunyai ‘kawasan hijau’ bagi para pelaku teroris. Apa motif di balik serangan dan sebagainya? Padahal sebelum terjadinya serangan bom Bali 12 Oktober 2002, kita telah mendapat sejumlah peringatan,” terangnya.
Sebelum bom Bali, jelas Mendagri, serangan teroris juga terjadi di Mall Atrium Jakarta, karena lantai atas mall biasanya digunakan untuk layanan komunitas Nasrani. Dia menyampaikan, agama masih menjadi masalah yang sangat sensitif. Ada semacam penyangkalan pada agama tertentu sehingga bom Bali terjadi.
Mendagri menekankan, pelaku pengeboman tersebut bukanlah jaringan teroris biasa. Namun, mereka merupakan jaringan teroris internasional, seperti melibatkan organisasi militan Islam di Asia Tenggara, Jemaah Islamiyah. Apalagi ditambah dengan dinamika ISIS yang mulai bangkit memiliki dampak bagi dinamika terorisme di Indonesia.
Meski begitu, Mendagri mengapresiasi berbagai pihak yang telah berjuang dan bekerja sama melawan terorisme. Upaya ini seperti yang dilakukan oleh Densus 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Di sisi lain, ada juga pihak yang fokus pada penegakan hukum. Untuk itu dibutuhkan sinergi dan kerja sama dari segala pihak. Hal ini termasuk orang-orang dan organisasi yang mau berbicara lantang dalam mendukung pencegahan terorisme.
“Tapi sekali lagi, di negara ini kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita perlu melakukan operasi apa pun. Kita membutuhkan setidaknya dua pilar. Nomor satu adalah hukum legitimasi, semuanya harus sesuai dengan aturan hukum sebagai masyarakat demokrasi. Dan nomor dua adalah legitimasi sosial itu. Kita membutuhkan dukungan publik untuk melakukan segalanya,” ujar Mendagri.
Dia berharap, dalam situasi saat ini, Indonesia juga perlu berhati-hati karena kekerasan dan ekstremisme belumlah berakhir. Menurutnya, Indonesia harus memperkuat kebersamaan. Sebab tujuan akhir dari terorisme bukanlah membunuh, menghancurkan, atau menggunakan bom. Namun, mereka ingin mengambil alih kekuasaan atau setidaknya ingin mengubah sistem.
“Maka kita harus menjaga sistem sebagai negara yang harmonis dalam keragaman, persatuan, dan keragaman,” tandasnya.
Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menyampaikan rasa simpati terdalamnya bagi para korban yang selamat maupun keluarga korban yang meninggal.
