JAKARTA, Pelita.co – Pembangunan kawasan perbatasan perlu dilakukan dengan menyerap aspirasi daerah-daerah perbatasan. Pasalnya, persoalan dan kebutuhan di masing-masing daerah perbatasan berbeda satu dengan lainnya. Upaya ini dilakukan agar pembangunan berjalanan sesuai dengan kebutuhan setiap daerah.
Pesan tersebut ditegaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada Rapat Konsultasi DPR RI dengan Pemerintah dengan Agenda Evaluasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2023-2024. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Pansus Gedung Nusantara II DPR RI, Senin (10/7/2023).
“Ini kita belanja masalah dari daerah secara bottom up, untuk daerah-daerah provinsi yang 15 dan kabupaten, nanti kita perlu mungkin bertanya kepada mereka, yang mereka perlukan itu apa?” terang Mendagri.
Langkah tersebut kemudian dikolaborasi dengan program nasional, baik dari kementerian, lembaga, TNI, Polri, maupun pihak terkait lainnya. Dengan begitu, pemerintah memiliki desain program yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah perbatasan. Dengan data tersebut, jumlah anggaran yang dibutuhkan juga dapat disesuaikan dengan masalah yang dihadapi.
Mendagri mengatakan, anggaran tersebut selanjutnya bisa didistribusikan kepada kementerian/lembaga (K/L) terkait dan programnya disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Masing-masing K/L juga dapat menyesuaikan pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan daerah perbatasan.
Selain itu, pendekatan secara top down dapat dilakukan khususnya dalam konteks pertahanan dan keamanan. Hal lainnya yakni berupaya membangun kerja sama dengan negara tetangga seperti yang dilakukan Presiden Jokowi yang belum lama ini berkunjung ke Papua Nugini. Kunjungan tersebut untuk memperkuat pembangunan ekonomi di daerah perbatasan seperti di Papua Selatan dan Papua Tengah.
Di lain sisi, Mendagri menegaskan, Presiden Jokowi menginginkan pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya menyangkut dimensi kedaulatan negara, tetapi juga kesejahteraan melalui pemerataan pembangunan dan keadilan. “Beliau menangkap peluang, yaitu untuk mendapatkan income dari perdagangan lintas batas,” ujarnya.
Karena itu, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) juga dilengkapi dengan sentra industri atau kawasan ekonomi misalnya berupa pasar. Dengan begitu, produk daerah perbatasan dapat tersebar ke negara tetangga. “Sehingga pembangunan perbatasan ini memiliki dampak yang luas,” tandasnya. (red)
