TANGERANG, Pelita.co – Aktivis Pantura Kabupaten Tangerang, Dulamin Zhigo menilai para pengamat yang menghembuskan isu mafia tanah secara tidak langsung menggiring opini bahwa pantura bermasalah. Iapun menduga hal penggiringan opini bertujuan untuk mengganggu iklim investasi di wilayahnya.
“Patut diduga isu mafia tanah jelas dimainkan untuk tujuan membuat opini pantura gak ada baiknya dimata publik. Dan juga, diduga ingin mengganggu iklim investasi yang tengah progres pembangunan di wilayah Pantura Kabupaten Tangerang,” ungkap Zhigo, melalui keterangan tertulisnya, Senin (9/8/2021).
Sebagai pelaku sejarah, yakni Kordinator Aksi Unjuk Rasa persoalan pertanahan yang tumpang tindih (overlap) di Pantura Kabupaten Tangerang, Zhigo menilai persoalan tersebut sudah clear. Menurutnya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pejabat daerah seperti Bupati Tangerang dan DPRD Kabupaten Tangerang sudah berjuang untuk menyelesaikan aspirasi tersebut.
“Oleh sebab itu, saya tegaskan tidak ada yang namanya mafia tanah di Pantura Kabupaten Tangerang, itu clear. Peran BPN, Pak Bupati dan DPRD, saya nilai sudah bekerja dengan baik untuk mengatasi masalah administrasi keperdataan tumpang tindih tanah itu,” jelasnya.
Pria yang juga sebagai Ketua Forum Masyarakat Tangerang Utara (Formatur) ini menuturkan, narasi mafia tanah bukan hanya menakuti-nakuti masyarakat saja, Bahkan juga kepada pengembang yang sedang membantu pemerintah daerah untuk mendongkrak pemulihan ekonomi pasca situasi pandemi.
“Memang hak orang menyatakan pendapat, tapi orang yang lebih tau kondisi kan pribumi, yaitu masyarakat pantura. Wilayah kami ingin maju, tentu momentum yang pas pengembang hadir berinvestasi di pantura membantu pemerintah mewujudkan program kerja untuk kesejahteraan warga Kabupaten Tangerang, khsusunya warga di pantura,” paparnya.
Menurut Zhigo, diwilayah manapun ada saja persoalan overlap, tapi jangan menjustifikasi disebut mafia. Sebagai aktivis senior, ia mengaku setiap melihat persoalan secara utuh.
“Terlebih masyarakat pantura sangat ingin keluar dari zona kesulitan. Dengan adanya pihak ketiga (pengembang-red) pastinya akan merubah paradigma, kelak menjadi kawasan yang modern,” kata Zhigo.
Zhigo menambahkan, berkeinginan insan pers semakin aktif mempublikasikan hal positif di wilayah pantura Kabupaten Tangerang. Keinginannya itu, guna kemajuan pertumbuhan ekonomi di pantura dan menjamin kondusifitas iklim investasi sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
“Teman-teman wartawan yang saya hargai, mari memuat berita yang positif di pantura. Tak lain untuk memberi efek kemajuan pertumbuhan ekonomi dan menjamin iklim investasi sesuai arahan Presiden Joko Widodo,” disampaikan Zhigo.
Terpisah, Direktur Eksekutif Community Centre Tangerang Utara, Baihaqi menilai hiruk-pikuk narasi mafia tanah menjadi “hantu” di pantura Kabupaten Tangerang, diduga pihak tertentu ingin mengkaitkan isu mafia tanah dengan kehadiran pengembang. Jadi, dirinya sangat menyesalkan menyayangkan hal tersebut. “Seperti mencoba merusak kemajuan wilayahnya dengan framing tentang isu mafia tanah,” jelasnya.
Baihaqi menuturkan, masyarakat pantura memiliki harapan tinggi dengan kehadiran para pengembang. Hal tersebut demi akses ketersedian prasarana fasilitas sosial, pendidikan dan lapangan pekerjaan yang semakin baik.
“Masyarakat pantura sangat menantikan kehadiran pengembang untuk membuka lapangan pekerjaan dan gaji yang layak. Selain aktivitas komersil, saya lihat pengembang menyediakan sarana ibadah, pendidikan yang berkaloborasi dengan penataan ruang yang nyaman,” dibeberkan Baihaqi.
Baihaqi berharap, sejumlah pihak tidak membuat framing buruk tentang investor yang sudah berinvestasi dalam rangka antara lain membantu pemerintah daerah meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
“Dengan kultur budaya di sini, dibutuhkan kehadiran pengembang yang berani menjawab tantangan bahwa kehadirannya berdampak positif buat masyarakat dan pemerintah daerah, baik pengembang yang sudah berdiri dan masih berproses,” tandasnya.
