Pekanbaru, Pelita.co – Terkait pemakaian logo yang terjadi pada logo Milad Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) ke-58 tahun 2023, Pihak Panitia penyelenggara minta maaf atas kejadian tersebut.
Ketua Panitia Milad Inhil, Sutarno Wandoyo akui adanya kelalaian atas logo Milad inhil ke-58 dengan logo Milad ke-58 Ikatan Pelajar Muhammadiyah tahun 2019.
Ketua DPD IMM Riau Ali Topan mengucapkan terikasih atas ketertarikan karya design logo aktivis muhammadiyah meskipun tanpa melalui proses kompetisi atau sayembara yang tidak di buat oleh pihak panitia, logo milad IPM ke 58 th di pilih dalam merayakan Hut 58 kabupaten indragiri hilir provinsi riau tanpa izin.
Pada konteks ini tentu satu kebanggan bagi kami IPM atas karya seni kami yang resmi di ambil untuk logo milad ke-58 kabupaten inhil. Meskipun kami kesal pemakaian logo tanpa ini izin, sambung ketua umum IPM Riau Indah Pebriza.
Setelah kami serap respon aktivis muhammadiyah baik dari IPM dan IMM telah bersepakat menyikapi hal ini dengan dewasa dengan menerima permohonan maaf yang di lakukan oleh ketua panitia milad ke-58 kabupaten inhil dengan memberikan sertifikat penghargaan kepada Bupati Inhil H. Muhammad Wardan.
Dalam pantauan kami dari beberapa media beliau kerap mendapatkan sertifikat penghargaan dalam berbagai bidang seperti Award dari Komisi Informasi (KI) dalam katagori Pelopor Keterbukaan Informasi Publik Pemerintahan Desa Tahun 2017, dari BPMP Riau atas Komitmen tingkatkan mutu pendidikan dan masih banyak lagi, kami pun andil DPD IMM dan PW IPM Riau memberikan Penghargaan atas plagiasi logo milad yang ke-58.
Yang pertama kami masih ragu dengan mekanisme yang di lakukan kok bisa terjadi hal demikian. Padahal setiap kami cek-cek logo milad 58 yang keluar di google hanya logo milad IPM ke-58. Apa memang tidak ada proses mekanisme pengecekan berlapis dari panitia yang dilakukan lalu di sodorkan kepada pemkab, sebelum akhirnya pemkab menentukan logo yang akan di pakai.
Yang ke dua kami juga meragukan model event yang di pakai oleh pemkab yang di serahkan kepada panitia, semarak kemeriahan juga kurang. Atau bahkan memang ada penekanan angka seminim mungkin baik dari panitia atau pun pemkab sendiri. Sehingga kami menduga ada proses yang di potong-potong.
Kami DPD IMM dan PW IPM Meminta kepada DPRD Provinsi Riau untuk mengkroscek pemkab inhil dalam mengadakan event ini. Kami berharap keterbukaan informasi bahkan sampai penganggaran yang di lakukan karna sekelas kabupaten kok bisa terjadi kejadian fatal yang di anggap sepele. Ini sangat memalukan jika benar adanya permasalahan anggaran, tidak logis dengan banyak perusahaan besar di wilayah indragiri hilir.
Sebuah pesan singkat untuk bapak bupati inhil dan sekelilingnya yang tepat barangkali ini “Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah”, agar menjadi refleksi dan resolusi yang terjadi di milad kali ini.
Bentuk apresiasi kami untuk bapak bupati inhil kami berikan sertifikat penghargaan sebagai BUPATI PLAGIASI yang kami yakini tidak ada pemerintah yang memiliki selain bupati indragiri hilir.
Rilis
