BANDA ACEH, Pelita.co – Plh. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh menutup secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Tahun 2023 di Lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh pada hari ini, Rabu (01/03/2023) di Hotel Grand Nanggroe, Banda Aceh.
Dalam sambutannya, Rakhmat meminta agar hasil evaluasi kinerja pada tahun 2022 dapat menjadi barometer dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun 2023.
Ia pun mengingatkan kepada seluruh kepala satuan kerja agar menjadi garda terdepan dalam rangka pengawasan terkait dengan pengelolaan anggaran.
“Kita harus benar-benar merubah pola pikir dan paradigma, dimana awal-awal tahun justru harus dipacu dan bukan berjibaku di triwulan akhir. Sehingga Triwulan akhir kita hanya evaluasi dan monitoring,” ujarnya.
Disamping itu, Rakhmat juga menghimbau untuk menyajikan kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian internal.
“Konsisten dan patuhi Kalender Kerja dan RPD yang telah disusun dan jadikan pedoman sebagai alat kendali dalam melaksanakan kegiatan,” tutur Rakhmat.
Sebelumnya, Kabag Program dan Humas dalam laporannya menyampaikan, pelaksanaan Rapat Koordinasi telah dilaksanakan dengan menginventarisir masalah-masalah dihadapi selama ini.
Sehingga, tentunya dirinya berharap kegiatan ini akan melahirkan rekomendasi-rekomendasi sebagai solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan dan hambatan yang telah dialami dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
“Alhamdulillah pada hari ini telah selesai kita laksanakan seluruh rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi yang kita mulai pada tanggal 27 Februari sampai dengan 1 Maret 2023,” ucap Mahyadi.
Penutupan kegiatan Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh Plh. Kepala Kantor WIlayah Kemenkumham Aceh, Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Junarlis, Kabag Program dan Humas Mahyadi, Kabag Umum Hendri Rahman, Kabid HAM Irfan, Kepala UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi, dan seluruh peserta rapat koordinasi lainnya.
Sebelum pelaksanaan penutupan rapat koordinasi, seluruh peserta juga mendapatkan penguatan dari narasumber yaitu Novie Soegiharti, Koordinator Diseminasi dan Penguatan HAM Ditjen HAM dan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh, Izharul Haq.
