MANGGARAI NTT, PELITA.CO- Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Labuan Bajo di Ruteng, I Putu Shindu Darmawan mengungkapkan realisasi penerimaan sektor pajak tahun 2024 di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perpajakan (KPP) Pratama Ruteng yang meliputi kabupaten Manggarai, Manggarai Timur dan Manggarai Barat mencapai target, bahkan lebih
“Kami KPP Pratama Ruteng di tahun 2024 itu memperoleh target, yang mana target penerimaan itu 438 miliar selama setahun.Itu yang harus kami kumpulkan dari tiga kabupaten dan bersyukur di tahun 2024 kami dapat memenuhi target penerimaan itu mencapai 100 persen lebih, kurang lebih 101 persen” ungkap Darmawan kepada wartawan di kantornya di Ruteng, Selasa 18 Februari 2025
Darmawan mengungkapkan bahwa capaian itu merupakan dampak dari tingkat kepatuhan para wajib pajak (WP) di Manggarai raya yang meningkat signifikan di tahun 2024 dalam melapor dan membayar pajak
Data per 17 Februari 2025, KP2KP telah menerima 6.175 SPT. Jumlah ini meningkat 100 persen jika dibandingkan tahun 2023 yang hanya mencapai 3000 lebih SPT di tanggal dan bulan yang sama
Darmawan menyebutkan bahwa peningkatan kepatuhan WP ini terjadi karena sejak awal tahun pihaknya telah mengantisipasi tingkat animo masyarakat untuk melaporkan kewajiban pajaknya
Antisipasi itu dilakukan dengan upaya pendekatan layanan kepada masyarakat wajib pajak, tidak hanya layanan asistensi di kantor pajak tetapi juga di luar kantor berupa “Pojok Pajak”
“Kami di KP2KP Labuan Bajo dan KPP Pratama Ruteng Membuka layanan asistensi pelaporan SPT bagi wajib pajak. Pertama kami lakukan di kantor, terus yang kami gencar lakukan sekarang ini dari awal Februari sampai dengan sekarang adalah layanan di luar kantor berupa Pojok Pajak” ungkap Darmawan
Layanan asistensi di luar kantor ini kata Darmawan adalah layanan yang dilakukan di kecamatan
Di kabupaten Manggarai, layanan luar kantor itu telah dilakukan di kecamatan Reok untuk wilayah Utara, di Iteng kecamatan Satar Mese untuk Wilayah Selatan dan di kecamatan Ruteng untuk wilayah Barat
Minggu depan kata Darmawan, layanan serupa akan dilakukan di kecamatan Wae Ri’i dan sejumlah kecamatan lain di kabupaten Manggarai
Untuk kabupaten Manggarai Timur layanan ini akan dibuka loket khusus di Dinas PPO untuk memberikan kemudahan bagi para guru
Layanan khusus itu dilakukan mengingat mayoritas wajib pajak menurut Darmawan adalah PNS dan dominannya adalah guru
Darmawan menjelaskan bahwa hingga saat ini yang banyak melaporkan SPT adalah wajib pajak orang pribadi. Hal itu disebabkan karena batas akhir pelaporan SPT untuk wajib pajak orang pribadi sudah hampir berakhir
Per 17 Februari 2025, hampir empat ribu wajib pajak orang pribadi sudah melaporkan SPT atau sama dengan hampir 80 persen dari total wajib pajak yang sudah melaporkan kewajiban pajaknya yaitu 6.175 SPT
Darmawan mengatakan, wajib pajak orang pribadi itu adalah karyawan. Karyawan itu tambahnya bisa PNS, ASN, P3K termasuk karyawan swasta
Menurut ketentuan aturan, batas akhir pelaporan SPT untuk wajib pajak orang pribadi adalah tiga (3) bulan sejak akhir tahun pajak 31 Desember. Dengan demikian SPT wajib pajak orang pribadi untuk tahun pajak 2024 berakhir pada 31 Maret 2025
Untuk wajib pajak Badan seperti SV, PT, Yayasan, Bumdes kata Darmawan batas akhir pelaporan SPT nya adalah empat (4) bulan sejak akhir tahun 31 Desember. Artinya penyampaian SPT wajib pajak Badan untuk tahun pajak 2024 berakhir pada 30 April 2025
Dalam kesempatan itu Darmawan menjelaskan bahwa realisasi pajak yang dimaksud adalah pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak melalui kantor vertikal yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Darmawan menyebutkan, pajak yang dikelola Dirjen Pajak melalui KPP adalah Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Materai
Di luar itu juga ada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P5L meliputi beberapa sektor tertentu, misalnya; Perkebunan, Pertambangan, Perikanan dan beberapa sektor lainnya
Sementara Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) sudah menjadi kewenangan daerah tingkat 2 atau pemerintah kabupaten sejak 2011 dan itu diatur di dalam undang undang keuangan daerah
Secara umum kata pria asal Bali ini, karakteristik penerimaan pajak di NTT atau wilayah timur umumnya, sumber terbesar adalah dari aktivitas belanja pemerintah termasuk belanja infrastruktur pembangunan jalan lalu kemudian dari usahawan
Meski menyebut tingkat kepatuhan meningkat signifikan namun Darmawan tidak menampik bahwa masih ada wajib pajak yang kurang patuh, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan
Karena itu atas nama Dirjen Pajak dan KPP Pratama Ruteng, kepala KP2KP Labuan Bajo di Ruteng ini mengimbau masyarakat wajib pajak untuk segera melaporkan SPT tahunan tahun 2024
“Himbauan kami dari Dirjen Pajak, kami selaku perwakilan unit vertikal di sini KPP Pratama Ruteng dan KP2KP Labuan Bajo, kami mengimbau para wajib pajak khususnya yang di wilayah Manggarai, Manggarai Timur dan Manggarai Barat untuk segera melapor SPT tahunannya untuk tahun pajak 2024 paling lambat 31 Maret 2025 untuk wajib pajak orang pribadi dan 30 April 2025 untuk wajib pajak badan” ungkap Darmawan
Pelaporan SPT sekarang ini tambahnya sangat mudah yaitu secara online di laman “pajak.go.id”
Kalau wajib pajak mengalami kendala dengan layanan online ini maka disarankan untuk dapat memanfaatkan layanan layanan asistensi yang disediakan, baik datang langsung ke kantor pajak maupun layanan Pojok Pajak yang diselenggarakan di masing masing kecamatan sesuai jadwal
Darmawan berharap wajib pajak di Manggarai Raya semakin patuh, baik dalam pelaporan maupun pembayaran pajak
Penerimaan pajak itu tambahnya akan berujung pada transfer daerah dan APBD sehingga akan semakin meningkat
“Kami harapkan semua wajib pajak di Manggarai Raya ini semakin patuh baik dalam pelaporan maupun pembayaran pajak sehingga dapat membantu penerimaan pajak yang optimal di wilayah Manggarai. Ujung ujungnya nanti transfer ke daerah dan APBD akan semakin meningkat untuk pembangunan di wilayah Manggarai, Manggarai Timur dan Manggarai Barat” ungkap Darmawan
