PURWOREJO, Pelita.co,-Kepala Perangkat Daerah diminta memiliki mindset money follow program (kebijakan penganggaran menyesuaikan dengan program), yang lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Purworejo Hj Yuli Hastuti SH dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2023 di Pendopo Bupati Purworejo, Kamis (24/03/22).
Hadir dalam acara tersebut diantaranya Ketua DPRD Dion Agasi Setiabudi SIkom Msi, Sekda Drs Said Romadhon, para Kepala Perangkat Daerah, para Camat, perwakilan mahasiswa, perwakilan disabilitas, tokoh agama, tokoh masyarakat serta unsur terkait lainya.
Dalam proses perencanaan, menurut Wabup, kita harus memperhatikan dan belajar dari pengalaman yang kita alami sekarang ini dan tetap memiliki tanggung-jawab untuk meningkatkan akselerasi pembangunan.
Utamanya dalam mendukung pencapaian visi pembangunan jangka menengah daerah, yaitu “Purworejo Berdaya Saing Tahun 2025”.
Wabup juga meminta agar menghilangkan program dan kegiatan yang tidak jelas dan tidak memiliki nilai manfaat bagi rakyat, serta mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan, dengan berorientasi pada pencapaian prioritas pembangunan nasional.
“Usulan program/kegiatan harus lebih fokus, inovatif, berkualitas, tidak terlalu banyak, memiliki nilai strategis, memberikan manfaat kepada masyarakat, dan terukur,” tandasnya.
Ia berharap agar hasil Musrenbang ini benar-benar dapat diimplementasikan ke dalam tataran empirik guna mewujudkan pembangunan. “Artinya pendekatan pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Purworejo mengedepankan aspek perencanaan dari bawah, dengan mengakomodir pendapat, saran, masukan, dan pemikiran-pemikiran positif dari bawah,” ungkapnya.
Sementara itu Ketua DPRD Dion Agasi Setiabudi SIkom Msi berharap agar Musrenbang ini tidak hanya dijadikan momen seremonial semata. Namun harus dimaknai sebagai wadah semangat gotong royong dan semangat untuk bermusyawarah bagi semua elemen masyarakat Kabupaten Purworejo.
Menurutnya, DPRD juga memiliki kewajiban serta memiliki tanggung jawab bersama untuk memberikan masukan dan menyelaraskan. Agar nantinya RKPD tidak hanya disusun dari partisipatif masyarakat dan tekhnokratis para OPD, namun juga dari sisi politis yang berdasar dari aspirasi yang kami jaring dari kewilayahan yang kami wakili.
Ia berharap kita sudah bisa mengukur dari outcome sebuah kegiatan, sehingga masyarakat kita benar-benar bisa merasakan manfaat dari pembangunan, masyarakat bisa merasakan manfaat dari program yang kita rencanakan.
“Jika itu dapat dilakukan bersama sama oleh eksekutif dan legislatif sebagai penyelenggara pemerintahan daerah maka saya optimis tema pembangunan Purworejo yang berdaya saing, meningkatkan kualitas SDM dengan ekonomi kerakyatan akan terwujud,” pungkasnya.
