JAKARTA, Pelita.co – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya memperbaiki birokrasi yang berbelit dan lambat dengan mengedepankan inovasi. Arahan ini merupakan respons terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya menghilangkan birokrasi yang berbelit-belit, lambat, dan mempersulit.
“Yang disampaikan oleh beliau (Presiden Prabowo) berkali-kali, tidak saja ketika pelantikan, tetapi ketika pembukaan retreat, birokrasi yang ribet, lambat, dan mempersulit harus dihindari. Ini berkali-kali disampaikan,” ujar Bima pada acara Presentasi Kepala Daerah dalam rangka Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2024 di Ruang Sidang Utama (RSU), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (28/10/2024).
Karena itu, Bima pun mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk melakukan inovasi, baik melalui regulasi, teknologi, maupun pendekatan lainnya. Menurutnya, inovasi merupakan kunci untuk merealisasikan arahan Presiden dalam menciptakan birokrasi yang lebih sederhana dan efisien.
“Jadi mari kita jabarkan, Bapak/Ibu, gagasan besar Bapak Presiden yang tidak ingin melihat birokrasi yang ribet,” tambahnya.
Selain itu, Bima mengajak Pemda untuk membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan dan kolaboratif. Hal ini sejalan dengan pesan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang berharap inovasi yang dipaparkan di acara tersebut dapat berkelanjutan dan menginspirasi.
“Di depan, tentunya kita ingin jumlah inovasi dari Pemda terus bertambah,” ujarnya.
Ia juga berharap acara ini tidak hanya dipandang sebagai ajang kompetisi, tetapi juga sebagai platform untuk berbagi inspirasi antardaerah. Setiap ide dan gagasan inovatif yang dibawa oleh Pemda diharapkan dapat diadopsi dan diterapkan di daerah lain yang memiliki kebutuhan serupa.
“Penting bagi kita sekali lagi untuk menyebarkan virus inovasi ini, pembangunan ekosistem inovasi ini ke semua stakeholders pentahelix di daerah masing-masing,” tandas Bima.
Source: Puspen Kemendagri