JAKARTA, Pelita.co – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong daerah agar mewaspadai terjadinya puncak fenomena alam El Nino. Berdasarkan prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak El Nino diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2023.
Menyikapi prediksi tersebut, sejumlah lembaga negara telah melakukan intervensi, salah satunya oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) bekerja sama dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang menggelar operasi pasar murah di 12 Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Upaya tersebut menjadi salah satu gerakan dalam mengatasi kerawanan pangan yang diakibatkan oleh El Nino. Dalam konteks tersebut, Mendagri meminta daerah mendukung upaya ini dengan ikut serta menyalurkan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak, serta mengoptimalkan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Pemda-Pemda tolong untuk menggelontorkan juga bansosnya, baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai, baik dari APBD maupun juga dari CSR, dari perusahaan-perusahaan swasta yang ada di lingkungan masing-masing, menggalang solidaritas sosial,” ujar Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (21/8/2023).
Mendagri menjelaskan, Bapanas telah mengeluarkan peringatan dini untuk mengatasi kerawanan pangan di daerah tertentu akibat fenomena El Nino. Saat ini pemerintah juga telah berupaya meningkatkan cadangan beras sebagai langkah intervensi ketika terjadinya kekurangan pasokan beras di suatu daerah.
Berbagai upaya itu perlu didukung oleh daerah, terutama dengan mendorong penyaluran bansos. Daerah dapat mengoptimalkan penggunaan dana dari sektor pertanian, misalnya dari perdagangan, perekonomian, dan BTT. “Timing yang tepat (dalam menggunakan BTT) adalah di bulan-bulan Agustus, September, Oktober, di puncak El Nino,” tambah Mendagri.
Mendagri menjelaskan, dalam upaya mengatasi kerawanan pangan, Bapanas juga bakal menyalurkan bantuan pendanaan bagi daerah yang membutuhkan. Namun saat ini upaya tersebut terkendala oleh belum selesainya proses administrasi di sejumlah daerah. Karenanya, Mendagri mengingatkan daerah untuk segera menyelesaikan proses administrasi tersebut.
Di lain sisi, Mendagri juga meminta daerah untuk dapat bergerak dalam mewaspadai dampak El Nino. Daerah diminta untuk memperkuat cadangan air di wilayah masing-masing dan melakukan intervensi sesuai karakteristik daerah tersebut.
“Daerah-daerah juga dapat melakukan gerakan-gerakan membantu masyarakat kelas bawah, baik tunai maupun nontunai dengan menggunakan APBD atau menggunakan dari CSR atau masyarakat yang mampu. Menggalang masyarakat yang mampu untuk membantu yang kurang mampu, ini harus terus kita lakukan terutama di puncak El Nino di bulan September-Oktober,” tandasnya.
Source: Puspen Kemendagri
