JAKARTA, Pelita.co – Dalam pengembangan konsep kota cerdas (smart city) di Indonesia dibutuhkan semangat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman di antara kabupaten dan kota. Hal itu terutama saat menyusun strategi terpadu untuk mewujudkan perkotaan cerdas yang kompak, nyaman, efisien, dan berkelanjutan.
Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA, daerah yang telah lebih dahulu berhasil mewujudkan smart city mesti menjadi sokoguru dan contoh dalam penerapan kota cerdas. Ia juga meminta daerah lain agar tidak ragu untuk belajar kepada daerah yang telah lebih dahulu menyandang predikat smart city tersebut.
“Tujuannya semata-mata membuat Indonesia lebih hebat dan daerah lebih maju. Hari ini terdapat 548 daerah otonom di Indonesia yang dapat diarahkan untuk membangun ekosistem digital yang komprehensif di wilayahnya masing-masing,” kata Safrizal dalam pembukaan Rapat Kebijakan Standar Pelayanan Perkotaan Cerdas Berkelanjutan di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa (1/11/2022).
Dalam kesempatan ini, Safrizal juga mengingatkan tentang posisi Indonesia yang memegang kepemimpinan ASEAN Smart City Network (ASCN) pada 2023 mendatang.
“Tahun depan Indonesia sebagai pemimpin ASCN akan memiliki 10 kota cerdas yang akan dijadikan percontohan di tingkat internasional. Tahun ini kita memilih 7 daerah lagi, dari 3 yang sudah ada, diwakili DKI Jakarta, Kota Makassar, dan Kabupaten Banyuwangi. Kita akan ukur daerah-daerah dengan menggunakan indikator-indikator kematangan kota cerdas, atau Smart City Maturity,” papar Safrizal.
Lebih lanjut, Safrizal menekankan, penerapan kota cerdas jangan hanya dipahami sebagai penggunaan TIK semata. Namun yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah daerah dapat mewujudkan pelayanan yang optimal terhadap warganya melalui penyelenggaraan pemerintahan yang lebih bersih, akuntabel, efektif, dan efisien. Apabila hal itu dapat diwujudkan, tentunya Indeks SPBE Nasional dan E-Government Development Index (EGDI) Indonesia juga akan ikut meningkat.
“Smart city not only aplikasi. Sudah ada lebih dari 3.400 aplikasi yang dikembangkan. Perlu adanya integrasi yang terstandarisasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kolaborasi antara pemerintah dengan pihak swasta, universitas hingga LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat),” tambah Safrizal.
Sebagai informasi, rapat kali ini merupakan tindak lanjut atas arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat kunjungan kerja ke Kabupaten Sumedang pada 21 Oktober 2022 lalu. Waktu itu Mendagri mengapresiasi penerapan Digital Service Living Lab yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang.
Menurut Mendagri, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berbasis gotong royong yang dilakukan Pemkab Sumedang melalui pola capacity building, coaching, mentoring, dan counseling, merupakan sebuah disrupsi yang patut diapresiasi.
Adapun narasumber dalam rapat ini yaitu Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nanik Murwati; Ketua Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional Ilham Akbar Habibie; Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Herman Suryatman mewakili Bupati Sumedang; dan Chancellor United in Diversity Foundation Suyoto.
Sementara peserta rapat kali ini adalah Sekretaris Daerah serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dari 62 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Melalui rapat ini diharapkan wawasan peserta tentang penerapan SPBE dapat semakin berkembang, sehingga mampu mereplikasi capaian-capaian yang telah dilakukan daerah percontohan. Dengan demikian, ke depan akan lahir kota-kota cerdas baru di Indonesia.
Terakhir, kepada para peserta rapat yang hadir, Safrizal berpesan agar mereka dapat menjadi penggerak perubahan dalam penerapan kota cerdas di seluruh Indonesia. “Kalau mau maju harus ada leadership, dipimpin oleh seorang leader yang memahami konsep untuk menggerakkan perubahan,” pesan Safrizal. (red)
