PURWOREJO,pelita.co,-Pasangan Calon (Paslon) Yophi Prabowo – Lukman Hakim, mengunjungi Pasar Baledono Purworejo, Jawa Tengah, pada Minggu (2010/2024) pagi.
Kedatangan Paslon bupati dan wakil bupati ini ingin mendengarkan keluh kesah dan keinginan para pedagang salah satu pasar terbesar di Kabupaten Purworejo ini.
Paslon nomor urut 1 ini berkeliling ke semua kios di lantai 1 dan 2. Suasana pasar yang dibangun dengan dana Rp114 miliar itu pun nampak sepi pengunjung, bahkan jarang sekali pembeli datang untuk berbelanja.
Kedangan pasangan nomor urut 1 Yophi-Lukman ke pasarpun disambut para pedagang dengan penuh harapan dan keceriaan, selain minta foto bersama, mereka juga menyampaikan keluh kesah terkait sepinya pasar yang dulu pernah berjaya menjadi pusat perbelanjaan favorit warga Kabupaten Purworejo ini.
“Kami hanya ingin angkutan umum bisa lewat depan Pasar Baledono lagi seperti dulu lagi. Saya yakin, kalau angkot lewat sini, pengunjungnya akan ramai. Mungkin memang tidak akan seperti dulu sebelum ada jualan online, tapi paling tidak pasar jadi tidak terlalu sepi,” tutur Hartomo, pemilik kios Nana Busana di Lantai 1 Blok A24 ini.
Sedangkan pedagang lain, Abah Jimy, memprotes kebijakan penetapan Pasar Baledono sebagai pasar modern berstandar nasional (SNI).
“Pemda itu belum bisa membuat pasar ramai, kok malah dijadikan pasar SNI. Salah satu poinnya kan tidak boleh merokok di (dalam) pasar. Pengunjung dan pedagang pasar ini kan pasti banyak yang merokok, kalau dilarang apa tidak makin sepi. Pedagang pasti makin tidak laku,” ujar Jimy.
Lanjut Jimy, di Kabupaten Purworejo belum ada pasar yang siap untuk dijadikan pasar modern seperti supermarket atau mall dengan segala aturannya. “Menurut hemat saya, pasar tradisional lebih cocok daripada Pemda harus memaksakan konsep pasar modern hanya demi gengsi dan citra,” katanya.
Menurutnya, pedagang Pasar Baledono, telah lama kecewa dengan Bupati Purworejo baik Agus Bastian maupun Yuli Hastuti yang dianggap tak bisa membela kepentingan mereka. Titik puncaknya adalah saat karnaval umum HUT RI tahun 2024 lalu.
“Rute karnaval yang setiap tahunnya lewat depan Pasar Baledono (Jalan A Yani) tiba-tiba, H-3 acara dialihkan lewat Jalan KH A Dahlan, lewat depan Toko Jodo. Saya protes ke Pak Aan (Kepala Dinporapar), alasannya menghindari macet. Alasan yang sungguh tak masuk akal! Jelas lebih semrawut lewat A Dahlan yang kanan kiri jalan ada pedagang kaki lima dan parkiran,” ujar Jimy kesal.
Pantas jika ratusan pedagang itu kesal karena jika ada karnaval, Pasar Baledono akan ramai. Mereka berharap agar Yophi Prabowo bisa membuat perubahan di Pasar Baledono, menjadikan pasar ramai.
“Kami minta kepada Pak Yophi Prabowo, agar berpihak pada kami rakyat kecil. Bukan hanya berpihak pada salah satu pengusaha di KH A Dahlan,” ujar Jimy.
Karena pasar yang sepi, para pedagang pun banyak yang menunggak retribusi, bahkan ada yang sampai jutaan rupiah.
Saat tahu ada Cabup datang, Mbak Uji, pedagang sayur mayur di lantai 2
lantas berlari menemui Paslon Yophi- Lukman untuk menyampaikan keluh kesahnya.
“Pasar sepi seperti ini Pak, bagaimana kami mau membayar retribusi?” keluh Uji.
“Apalagi sekarang pakai model e-retribusi, setiap hari harus bayar. Libur jualan pun tetap bayar, kalau tidak, akan dianggap hutang, padahal dulu tidak seperti ini. Kalau saya kasih ke petugas tidak tentu, jika ramai ya saya kasih Rp20.000. Kalau sepi ya tidak bayar, dianggap hutang. Makanya hutang retribusi kami banyak. Kami juga menolak kenaikan retribusi. Naiknya 100%, memberatkan,” kata Uji.
Menanggapi keluhan para pedagang, Yophi pun akan berusaha memberikan solusi agar Pasar Baledono kembali ramai.
“Kami datang ke pasar ini selain belanja kami juga ingin bertemu dengan para pedagang yang telah lama mengeluh. Memang saya melihat sendiri sepinya pasar, juga mendengar keinginan mereka (para pedagang) agar angkot kembali lewat depan pasar. Mereka juga mengeluh soal tunggakan retribusi, pedagang ingin meminta kebijakan supaya ada keringanan,” kata Yophi.
Nanti saat ia diberi amanah menjadi Bupati Purworejo, kata Yophi, maka dia akan melihat regulasi, apakah tunggakan para pedagang tersebut bisa diputihkan.
“Kami akan melihat regulasi, selama bisa kami lakukan, akan kami lakukan. Tentunya dengan syarat tidak melanggar aturan dan perundang-undangan, kami siap demi kepentingan masyarakat,” pungkas Yophi.
