Topik: RUU
Pemerintah Setujui RUU 8 Provinsi Dilanjutkan ke Rapat Paripurna
JAKARTA,Pelita.co - Pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) 8 provinsi dilanjutkan ke pembahasan tingkat II atau Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi UU. Delapan provinsi tersebut...
PKS: Pembahasan RUU EBT Belum Menyentuh Hal Pokok
JAKARTA , Pelita.co – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, menjelaskan bahwa tidak benar ada pasal selundupan di draf RUU Energi...
Besok, HMI Gelar Aksi Tolak Omnibus Law di DPRD Lubuklinggau
LUBUKLINGGAU, Pelita.co - Dengan disahkannya rancangan undang-undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker), himpunan mahasiswa islam (HMI) kota Lubuklinggau bakal melakukan aksi penolakan omnibus law Ciptaker...
PKS: Saatnya Pemerintah Revisi UU Migas
JAKARTA,Pelita.co - Setelah Pemerintah mencabut pasal-pasal terkait Badan Usaha Milik Negara Khusus (BUMN-K) sebagai pengganti Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK...
Revisi UU Kejaksaan : Sudah Saatnya Penyidikan Dan Upaya Paksa Dikembalikan Ke Khittahnya
Pelita.co - Fungsi penyidikan tambahkan dalam RUU Kejaksaan patut diapresasi. Praktik penyidikan oleh penyidik polisi dan PPNS yang selama ini serampangan tidak lain dikarenakan hilangnya...
PKS: RUU Cipta Kerja Hapus Peran DPR dalam Penentuan Tarif Listrik
JAKARTA,Pelita.co - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, kritik isi RUU Cipta Kerja yang menghilangkan peran DPR dalam penentuan besaran tarif...
Soal RUU Cipta Kerja, PKS: Pemerintah Korbankan Hak Pekerja Demi Kepentingan Asing
JAKARTA,Pelita.co - Fraksi PKS DPR RI menilai isi RUU Cipta Kerja terkait pengaturan hak dan kewajiban tenaga kerja sangat timpang dan merugikan pekerja. Dalam...
PKS: RUU Omnibus Law Membuat Pendidikan Jadi Liberal dan Mahal
JAKARTA, Pelita.co - Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto menilai ketentuan dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja sangat berbahaya bagi dunia...
Soal RUU Cipta Kerja, PKS: Musuh Utama Investasi adalah Korupsi
JAKARTA,Pelita.co - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto, menegaskan bahwa hambatan utama pengembangan investasi adalah korupsi dan birokrasi pemerintah...
PKS Mendesak Pemerintah Cabut Klaster Ketenagakerjaan dari Omnibus Law Ciptaker
JAKARTA,Pelita.co - Fraksi PKS DPR RI menagih janji Pemerintah untuk mencabut klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja yang sekarang dibahas DPR RI.
Wakil Ketua Fraksi...
